Formappi: Dari Target 50, DPR Cuma Hasilkan 5 RUU Prioritas di 2018

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membuat catatan akhir tahun soal kinerja DPR. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai kinerja DPR sepanjang 2018 masih buruk.

"Intinya, DPR 2014-2019 di tahun 2018 masih berkinerja buruk," ujar Lucius di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya No 32 B, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018).

Baca juga: Bamsoet Jelaskan Alasan Banyak Kursi Kosong di Paripurna DPR

Lucius menilai tidak ada perkembangan yang berarti dari kinerja DPR, baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan.

"Mereka bertahan pada situasi kinerja buruk saya kira, memasuki tahun pemilu ini, tidak ada harapan kinerja (DPR) jadi lebih baik. Penghujung 2018 ini, ruang-ruang sidang DPR sudah mulai sepi," ujar Lucius.

Baca juga: KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif

Lucius mengatakan, dalam 5 masa sidang sepanjang 2018, DPR hanya menghasilkan 5 RUU prioritas. Menurutnya, ini menunjukkan produktivitas DPR rendah.

"Ada 5 masa sidang dan hanya 5 RUU prioritas yang bisa dihasilkan DPR. Ini melanjutkan produktivitas buruk yang telah dilalui DPR 3 tahun kerja sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang baru," ujar Lucius.

Di lokasi yang sama, Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan produktivitas DPR jauh dari target yang telah ditentukan. I Made mengatakan rata-rata per tahun DPR hanya mengesahkan 6 RUU.

Baca juga: Hanya Dihadiri 80 Anggota, Sidang Paripurna DPR Ambil 3 Keputusan Penting

"Sejak 2015, DPR menetapkan target Prolegnas prioritas lebih dari 40 RUU. Selama 4 tahun bekerja, DPR baru berhasil mengesahkan 24 RUU prioritas. Jadi rata-rata hanya 6 RUU prioritas dalam setahun," ujar I Made.

Dari catatan Formappi, pada 2015, dari target 40 RUU, DPR hanya mengesahkan 3 RUU. Pada 2016, 10 RUU disahkan dari target 50 RUU. Pada 2017, 6 RUU disahkan dari target 52 RUU. Sedangkan pada 2018, 5 RUU disahkan dari target 50 RUU. (jbr/jbr)