"Dalam hal ini Kedubes RTT (Republik Rakyat Tiongkok) juga menyampaikan komitmen RRT terhadap perlindungan HAM, dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur perlu diketahui oleh publik," kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Pertemuan antara perwakilan Kemlu dan perwakilan Kedubes China berlangsung pada Senin (17/12). Kemlu menyampaikan kepada Kedubes China bahwa isu muslim Uighur sangat menjadi perhatian publik di Indonesia.
"Dalam kesempatan tersebut juga Kemlu menegaskan, sesuai dengan deklarasi universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia dan dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormatinya," kata Arrmanatha.
Kedubes China berjanji akan terbuka mengenai kondisi masyarakat suku Uighur di Xinjiang, walau sebenarnya itu merupakan kebijakan dalam negeri China.
"Walaupun ini merupakan isu dalam negeri di RRT, Kemlu mencatat keinginan dari Kedubes RRT di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok di Indonesia dan termasuk masyarakat madani untuk menyampaikan mengenai kondisi masyarakat Uighur di RRT. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam konteks mengenai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan di dalam konteks di RRT," papar Arrmanatha.
Juru bicara Dubes China untuk Indonesia, Xu Hangtian, telah memberikan pernyataan tertulis mengenai kondisi suku Uighur. Dia menjelaskan pula soal program pelatihan dan pendidikan vokasi yang dilaksanakan pemerintah RRT di wilayah Xinjiang.
