Pimpinan DPR Serahkan Surat Pengaduan Soal 'Calo' ke BK

Jakarta - Dugaan praktek 'calo' di DPR ditindaklanjuti. Pimpinan DPR mengirim surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR."Saya sudah menandatangani surat pengaduan untuk diteruskan kepada BK untuk ditindaklanjuti. Surat itu baru tadi diantar," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2005).Surat pengaduan tersebut dilengkapi dokumen-dokumen yang ada seperti data yang disampaikan anggota dewan Darus Agap dan kliping pers serta data pengaduan lainnya."Kalau nanti tenyata ada terbukti pelanggaran terhadap kode etik maka harus ditindak. Tetapi kalau nanti tidak ada dan tidak terbukti maka saya minta agar diumumkan karena terbaik nama baik dan kehormatan DPR. Saya berharap masalah ini ditangani sebelum masa reses akhir September," urai Agung.Praktek percaloan terungkap dalam dokumen yang ditemukan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) yang menunjukkan adanya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp 609 miliar dan didistribusikan ke 174 kabupaten/kota di 30 provinsi.Dalam dokumen itu terungkap dana tersebut dikawal dan dikoordinir oknum tertentu, baik di lingkungan dewan maupun di luar lembaga DPR. Ada 32 nama. Mereka yang anggota DPR diperkirakan ada 8 orang, berinisial B, N, AY, EM, M, C, TL, dan AF. (aan/)