"Banyak sebetulnya program kesejahteraan, dari mulai yang terkait pemberdayaan perempuan di kampung, pelatihan-pelatihan, dan juga perlindungan pada kaum perempuan terutama ketika ada kejadian-kejadian menimpa mereka," kata Anies usai menerima anugerah Parahita Ekapraya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).
Anies menyebut penghargaan yang diraih merupakan apresiasi semua pihak di Pemprov DKI yang telah bekerja pemberdayaan perempuan. Anies optimistis capaian ini bisa dipertahankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat memberi Anugerah Parahita Ekapraya, Wapres JK didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Anugerah Parahita Ekapraya diberikan kepada Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemprov, dan pemkab dan pemkot, yang dinilai mendukung upaya kesetaraan gender di daerah.
Dalam sambutannya, Wapres JK mengatakan isu kesetaraan gender menjadi isu yang harus ditingkatkan dalam perkembangan dunia. Isu demokrasi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender menjadi isu penting dunia saat ini.
"Karena itu Indonesia harus mengutamakan juga kepentingan-kepentingan ini, sehingga kita berbicara dalam demokrasi, kita bicara dengan perobahan iklim, dan juga mempelopori hal-hal tersebut (kesetaraan gender. Dan juga kita tentu diketahui, ada menteri khusus yang ingin mendorong agar peranan perempuan dan juga perlindungan anak lebih baik lagi daripada sebelumnya," kata JK di acara tersebut.
![]() |
Menurut JK, isu demokrasi juga memiliki hubungan dengan isu kesetaraan gender. Bukan hanya di Indonesia di mana ada hak perempuan untuk terjun ke politik dan dipilih, Amerika pun perempuan mulai ikut pemilu baru pada 20 hingga 30 tahun yang lalu.
"Amerika sudah 260 tahun belum ada presiden perempuan, kita sudah ada presiden perempuan. Di kabinet ini rekor, sebelumnya menteri perempuan itu paling tinggi hanya 2,3,4 gitu kan. Pada awal kabinet ini 9 menteri perempuan, sekarang sisa 8 karena Ibu Khofifah jadi gubernur," ujarnya.
Selain posisi perempuan di jabatan eksekutif seperti menteri sudah banyak, Indonesia dikatakan JK juga memiliki aturan terkait minimal 30 persen anggota DPR-DPRD dari perempuan.
"Itu merupakan suatu aturan, mungkin nanti belakangan hari nanti akan naik. Ada negara yang mengatur persentase, di Afrika Selatan contohnya, menteri laki-laki dan perempuan harus sama jumlahnya," tuturnya. (nvl/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini