Kenaikan Harga BBM Sebaiknya Tahun Depan

Jakarta - Pemerintah sebaiknya menunda kenaikan harga BBM yang rencananya akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Untuk membiayai subsidi BBM, pemerintah dapat mencari anggaran dari pos lain, diantaranya dengan menghemat 15-25 persen anggaran belanja pembangunan."Andai pemerintah mau melakukan penghematan 15-25 persen dari anggaran pembangunan, maka pemerintah dapat mensubsidi BBM hingga akhir tahun," kata Direktur INDEF Fadhil Hasan kepada detikcom, Senin (5/9/2005).Hal senada juga disampaikan anggota Panitia Anggaran DPR RI Ramson Siagian. Menurut Ramson dalam pembahasan APBN-P 2005 tahap kedua, penerimaan dan hibah negara mencapai Rp 537 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 585,3 triliun. Defisit anggaran mencapai 0,9 persen PDB atau Rp 25,1 triliun.Dalam pos belanja itu terdapat komponen subsidi sebesar Rp 138 triliun, subsidi yang sudah terpakai sebesar Rp 76,5 triliun, sisanya sebesar Rp 62,7 triliun. "Nah sisa subsidi itu cukup sampai akhir tahun, jadi tidak usah BBM dinaikkan," jelas politikus PDI-P ini kepada detikcom.Fadhil menilai jika harga BBM jadi dinaikan pada bulan Oktober, maka efek bola salju yang ditimbulkan akan sangat besar. "Kalau BBM naik bulan Oktober akan memicu inflasi yang sangat besar karena dekat dengan lebaran dan natal," ujar Fadhil.Sementara itu mengenai dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan dicairkan pemerintah juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya, jika skema kompensasi BBM masih belum jelas.Pemerintah berada dalam dua pilihan untuk tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastuktur atau langsung memberikan dana kompensasi BBM secara tunai kepada rakyat miskin.Kalau pilihan kedua yang dilakukan maka akan terjadi kekacauan karena data kemiskinan yang akurat belum tersedia, dan pengorganisasiannya belum jelas. Pihak yang akan bertanggung jawab menangani hal ini pun belum jelas. "Lebih baik pemerintah tetap fokus pada skema kompensasi BBM untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tandas Fadhil. (ddn/)