Timses Jokowi-Prabowo Minta KPU Matangkan Sistem Perhitungan Pemilu

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta KPU menyiapkan dengan baik Sistem Penghitungan Suara (Situng) pada Pilpres 2019. Jika tak disiapkan secara profesional, nantinya Jokowi bisa disalahkan.

"Soal legitimasi hasil pemilu itu juga dilihat dari Situng yang ada. Jangan sampai juga karena sering sekali kalau penyelenggara pemilunya nggak perform, itu tuduhannya datang ke kami, pasti incumbent ini, petahana ini," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Ia mengatakan KPU harus mempersiapkan dan mengkonsolidasikan Situng dengan baik dengan menjaga keamanannya, tetapi mempublikasikan hasilnya. Dia mengatakan Situng yang baik juga akan menjaga kepercayaan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Bikin Kotak Suara 'Kardus': Kami Ingin Pemilu Murah

"Kalau nanti misalnya Pak Jokowi menang, (kami) nggak mau kemenangan yang diperoleh Jokowi ini yang dianggap melakukan kecurangan karena Situng yang nggak baik. Ini bisa menimbulkan distrust dari publik yang ujungnya akan melegitimasi dari hasil pemilu yang ada," kata Lena.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Viva Yoga Mauladi, meminta agar semua proses penghitungan suara hingga rekapitulasi dilakukan transparan dan akurat. Ia menyebut ada ancaman hacker di dalam Situng dan ancaman editan di hasil scan C1.

"Intinya, BPN akan terus mendukung KPU untuk bertindak profesional serta mesti berhati-hati dalam melakukan aplikasi teknologi agar jangan sampai ada yang partai mana masuk situ di-hack. Jadi kalau bicara soal hacker, Indonesia ini jago-jago," ungkap Viva.

Baca juga: Lagi-lagi Polemik 'Kardus'

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan C1 di-scan apa adanya tanpa diedit. Dia menegaskan jika ada yang mengedit, akan ketahuan. Selain itu, KPU akan melakukan uji sistem penghitungan suara pada akhir Desember. Ia menegaskan ahli yang dilibatkan dalam sistem itu menggunakan 100 persen tenaga ahli warga negara Indonesia dan koordinasi aparat penegak hukum.

"Tanggal 26-28 Desember akan dilakukan uji penggunaan aplikasi mendatang. Kami akan menggunakan ahli dari dalam negeri 100 persen bekerja sama dengan kampus ternama," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPU Semprot Kardus Kotak Suara dengan Air, Hasilnya?

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU belum mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada awal pengalaman Pilkada 2018 dan awal Pemilu 2019. Hal itu karena sempat down akibat ulah hacker.

"Kita harap Situng lebih akurat, cepat, aksesibel, aman, mudah, dan terbuka datanya," ujarnya. (yld/jbr)