Sidang Dakwaan Zainudin Hasan

Bupati Zainudin Hasan Juga Didakwa Ikut Proyek, Dapat Untung Rp 27 M

Dhani Irawan - detikNews
Senin, 17 Des 2018 13:28 WIB
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan juga didakwa mendapat keuntungan dengan cara mengikuti proyek di wilayahnya. Zainudin tentunya tidak turun langsung, tapi memerintahkan orang lain membentuk perusahaan untuk mengikuti proyek.

"Terdakwa selaku pemilik manfaat (beneficiary owner) PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) melalui Boby Zulhaidir dan Ahmad Bastian telah ikut melaksanakan proyek pekerjaan di Kabupaten Lampung Selatan yang dibiayai melalui APBD dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," demikian tertulis dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin (17/12/2018).

Zainudin awalnya meminta Boby Zulhaidir bersama Tajrian Noor mendirikan PT KKI yang bergerak di bidang usaha Asphalt Mixing Plant (AMP). Setelahnya, Zainudin mengatur agar perusahaan itu dapat memenangi lelang.

"Terdakwa meminta Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018) agar sisa proyek yang berasal dari DAK tahun anggaran 2017 di Dinas PUPR dikerjakan oleh Boby Zulhaidir," lanjutnya.




Hal yang sama dilakukan Zainudin untuk tahun anggaran 2018. Total keuntungan yang didapat Zainudin disebut sebesar Rp 27 miliar, yang berasal dari tahun anggaran 2017 dan 2018.

"Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perusahaan yang digunakan oleh Boby Zulhaidir untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 9,9 miliar. Selanjutnya, oleh terdakwa, keuntungan tersebut dipergunakan sebesar Rp 9 miliar untuk membeli aset AMP yang dikelola oleh Bobby Zulhaidir, sedangkan dana Rp 900 juta diberikan terdakwa kepada Ahmad Bastian dan (keuntungan) untuk tahun 2018 sebesar Rp 18 miliar," sebutnya.

Untuk perbuatannya itu, Zainudin didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (dhn/tor)