Namun dia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak punya keinginan untuk mengacaukan suasana di tahun politik.
"Itu (e-KTP dibuang) kan bagian dari cara mengacau tadi. Tapi, kalau keinginan dari pemerintah, 100 persen saya katakan tidak. Karena Kemendagri berada di bawah koordinasi Polhukam saya selalu monitor. Saya yakin tidak ada kehendak, kesengajaan (pemerintah) untuk membuat kekacauan," kata Wiranto saat Blak-blakan detikcom yang tayang hari ini, Senin (17/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait pihak yang disebut ingin mengacau suasana dengan membuat blangko e-KTP, Wiranto mengajak semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan oleh kepolisian. Di situ nanti akan ketahuan apakah tindakan itu sebuah kesengajaan untuk mengacaukan suasana atau hanya iseng.
Sambil menunggu penyelidikan, dia meminta masyarakat tidak ribut. "Nggak usah diributkan, kita selidiki dan kita ungkap. Baru kita ungkapkan ke publik. Ini karena kita punya media yang bebas, kececer masing-masing langsung bersuara. Itu yang bikin ribut," kata Wiranto.
KTP elektronik (e-KTP) tercecer itu antara lain ditemukan di dekat persawahan di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 8 Desember 2018. Polisi menyatakan, dari 2.005 e-KTP, 63 di antaranya rusak. Sedangkan 1.942 lainnya habis masa berlakunya pada 2016, 2017, dan 2018.
Di Kota Pariaman, Sumatera Barat, pada 12 Desember 2018, juga ditemukan sekitar 1.000 e-KTP yang tercecer. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengusut, menangkap, dan menghukum seberat-beratnya pelaku pembuangan e-KTP.
Selengkapnya soal pernyataan Menkopolhukam Wiranto tentang e-KTP, tonton Blak-blakan Menko Wiranto soal Papua dan Pilpres 2019 di detikcom hari ini, Senin, 17 Desember 2018, pukul 11.00 WIB.
Saksikan juga video 'Saksikan Blak-blakan Menko Wiranto: Papua dan Pilpres 2019':
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini