ADVERTISEMENT

Kontroversi Politik Anti-Poligami Ala PSI

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 17 Des 2018 07:01 WIB
Ketum PSI Grace Natalie (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Politik anti-poligami yang dicetuskan Ketum PSI Grace Natalie jadi kontroversi. Ada pihak yang pro dan kontra atas larangan tersebut.

Awalnya, Grace melarang semua kader PSI untuk berpoligami. Praktik poligami disebutnya merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata Grace pada acara Festival 11 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (11/12/2018).


Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.

Ucapan Grace pun ditanggapi berbagai pihak. Yang pertama memprotes adalah kader PSI sendiri, yakni Nadir Amir yang merupakan salah satu caleg dan juga ketua DPC PSI Kecamatan Cina, Bone, Sulawesi Selatan.

Nadir mengaku terganggu dengan aturan tersebut. Bukan tanpa alasan, ayah Nadir, punya 4 orang istri.

"Bagaimana tidak, keluarga saya ada yang poligami. Bapak saya punya empat istri, om saya dan sepupu saya juga ada yang poligami. Lingkungan keluarga saya mulai risi dengan aturan itu," kata Nadir saat berbincang dengan detikcom, Jumat (14/12/2018).

Ketum PPP RomahurmuziyKetum PPP Romahurmuziy Foto: Dok PPP

Kritik selanjunya datang dari Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Dia menyebut larangan poligami itu bisa berpengaruh pada perolehan suara Capres Joko Widodo (Jokowi) yang juga didukung oleh PSI.

"Saya mengimbau rekan-rekan di PSI untuk tidak justru menjadi dirinya sebagai beban sehubungan dengan positioning strategy yang mereka lakukan melabelkan Jokowi sebagai anti-Islam," kata Rommy di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).


Pendapat Rommy itu kemudian dibalas serius oleh PSI. Juru bicara PSI, Guntur Romli, menegaskan larangan poligami itu merupakan sikap PSI, bukan sikap koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Aturan larangan poligami itu internal untuk mengurus PSI, PPP nggak boleh ngomong dong. PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP, jangan urus PSI," kata Guntur kepada wartawan di restoran Gado-Gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12).

Perdebatan soal larangan poligami ini berlanjut. Tak cuma mendapat kritik, larangan poligami yang dicetuskan Grace juga mendapat dukungan dari Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i. Menurutnya, poligami termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Imam kemudian mengatakan di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang poligami dan persyaratannya rumit sehingga mempersulit orang untuk poligami. Poligami sendiri menurut Imam bukan ajaran Islam.

"Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur," ujarnya di restauran Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12).

Komentar Imam yang mendukung larangan poligami oleh Grace tersebut kemudian direspons beragam. Misalnya MUI, yang mengatakan ucapan Imam soal poligami bukan ajaran Islam bisa menimbulkan salah pengertian bagi orang-orang.

"Iya (Islam datang) mengatur poligami. Tapi sebenarnya itu pernyataan Imam Nahe'i itu bisa menimbulkan salah pengertian banyak orang dan itu kontroversial sebenarnya pernyataan itu," ucap Ketua Bidang Infokom MUI KH Masduki Baidlowi saat dihubungi detikcom, Minggu (16/12).


Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad turut menanggapi pernyataan Imam Nahe'i. Menurut Dadang, poligami merupakan ajaran Islam karena terdapat dalam Alquran. Namun, Dadang mengatakan Alquran tidak menganjurkan atau tidak mewajibkan seorang muslim berpoligami. Dia menyatakan Alquran memuat aturan atau kondisi yang memungkinkan muslim berpoligami.

"Saya kira tidak mungkin (poligami bukan ajaran Islam), karena ada dalam ajaran Islam ada dalam Alquran, jadi kita tidak usah menafikan," kata Dadang saat dihubungi detikcom.

PBNU pun menyatakan ajaran agama Islam tidak memerintahkan untuk melakukan poligami. Tapi ajaran Islam membolehkan untuk poligami dengan catatan bisa berlaku adil. Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas menjelaskan, mengenai poligami terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan seseorang harus berlaku adil saat berpoligami.

"Islam memang tidak memerintahkan poligami. Namun jelas membolehkan poligami, dengan catatan dapat berlaku adil," ujar Robikin kepada detikcom.


Tonton juga video 'Waduh! Giring Mau Poligamiin Istri?':

[Gambas:Video 20detik]

Kontroversi Politik Anti-Poligami Ala PSI
(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT