Minggu 16 Desember 2018, 17:02 WIB
Jatim Jadi Provinsi Juara Kasus Korupsi Kepala Daerah Terbanyak Versi ICW
Diskusi ICW (Audrey Santoso/detikcom)
Jakarta -
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data provinsi dengan kasus korupsi kepala daerah terbanyak. Dalam data tersebut, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 14 kepala daerah yang terjerat di KPK.
"Berdasarkan provinsi, tertinggi (jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi) Jawa Timur, ada 14 kasus. Disusul yang kedua itu Sumatera Utara, 12 kasus," kata Peneliti ICW, Egi Primayoga, di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).
Provinsi lain yang masuk 10 besar terbanyak jumlah kasus korupsi dengan tersangka kepala daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten, dan Kalimantan Timur.
Egi menuturkan Data tersebut merupakan hasil pantauan ICW sejak KPK berdiri, dari 2004 hingga 2018. Selama itu juga, sebanyak 104 kepala daerah di seluruh Indonesia tersandung kasus korupsi di KPK.
"Ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus oleh KPK," ujar Egi.
Egi menjelaskan, ratusan kepala daerah yang korupsi itu berasal dari hampir semua partai politik. Dia menambahkan, tahun ini menjadi tahun puncak pengungkapan kasus yang melibatkan kepala daerah di lembaga antirasuah.
"Hampir semua parpol memberi sumbangan koruptor kepala daerah. Kalau dilihat puncaknya itu 2014 ada 14 kasus, 2018 ada 29 kasus," ujar Egi.
(aud/gbr)
"Berdasarkan provinsi, tertinggi (jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi) Jawa Timur, ada 14 kasus. Disusul yang kedua itu Sumatera Utara, 12 kasus," kata Peneliti ICW, Egi Primayoga, di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).
Provinsi lain yang masuk 10 besar terbanyak jumlah kasus korupsi dengan tersangka kepala daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten, dan Kalimantan Timur.
"Ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus oleh KPK," ujar Egi.
Egi menjelaskan, ratusan kepala daerah yang korupsi itu berasal dari hampir semua partai politik. Dia menambahkan, tahun ini menjadi tahun puncak pengungkapan kasus yang melibatkan kepala daerah di lembaga antirasuah.
"Hampir semua parpol memberi sumbangan koruptor kepala daerah. Kalau dilihat puncaknya itu 2014 ada 14 kasus, 2018 ada 29 kasus," ujar Egi.
(aud/gbr)
