"Jadi kalau tidak ada di DPT, maka dia akan masuk di DPK," kata Ketua KPU Arief Budiman, di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).
Arief menjelaskan apa saja yang perlu dibawa oleh si pemilih yang masuk ke DPK. Salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, DPK juga hanya bisa menyoblos di TPS tempat dia tinggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief menegaskan jumlah DPTHP-2 ini sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat untuk Pemilu di 2019 nanti. "Kalau mereka belum masuk DPT, mereka bisa masuk menggunakan hak pilihnya yang disebut DPK, kalau ini (DPTHP-2) sudah selesai," ucapnya.
Diketahui, hari ini KPU sudah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ke 2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520. Terdiri dari 514 Kabupaten Kota, 7.201 Kecamatan, dan 83.405 Kelurahan di Indonesia.
"Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara. (zap/mae)