KPK Minta Pejabat di Sektor Pendidikan Cegah Korupsi

Jakarta - KPK meminta pejabat di sektor pendidikan mencegah korupsi. Tujuannya, agar seluruh dana yang dialokasikan untuk pendidikan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami minta para pejabat penyelenggara negara yang berhubungan dengan pendidikan benar-benar menyadari, pendidikan hal utama dalam rangka memajukan masyarakat untuk mencapai masyarakat sejahtera," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: KPK: Kakak Ipar Bupati Cianjur Perantara Transaksi Pemerasan

Dia berharap kasus dugaan pemerasan kepala sekolah yang menjerat Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar tak menghambat KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi sektor pendidikan. Saat ini, menurut Basaria, KPK telah memiliki sejumlah kesepakatan dengan kementerian terkait untuk pencegahan korupsi.

"Terus terang kami kecewa dengan (kasus) ini. Tapi ini tidak menghalangi dan tidak menghambat upaya pencegahan yang dilakukan KPK bersama-sama dengan kementerian," ucapnya.

"Harapan kita, mudah-mudahan ini terakhir, tidak terjadi lagi," imbuh Basaria.

Baca juga: Jadi Tersangka Pemerasan, Bupati Cianjur Mundur dari Ormas NasDem

Irvan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan 140 kepala SMP di Cianjur. Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan diduga meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar Dana Alokasi Khusus Pendidikan tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar. (fai/haf)