JK Anggap 4 Pemerintahan Ikut Tanggung Jawab Selesaikan Kasus HAM

Jakarta - Pada peringatan Hari HAM Internasional, Wakil Presiden Jusuf Kalla ditanya soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas. JK menilai empat pemerintahan pasca-Reformasi ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

"Pelanggaran HAM yang dikatakan berat pada masa lalu itu berarti sudah melalui empat pemerintahan. Jadi bukan hanya sekarang dianggapnya, karena itu kejadiannya ya sebelum Reformasi semuanya, hampir semuanya ya, masih waktu zaman kita otoriter," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Hari HAM Internasional, JK Ingatkan Peran Indonesia di Dunia

JK menilai bukan hanya pemerintahan Jokowi-JK yang bertanggung jawab atas kasus HAM masa lalu. Menurutnya, penuntasan kasus HAM tak mudah karena sudah berlangsung 20-25 tahun yang lalu.

"Empat pemerintahan sebelumnya juga berarti sama-sama bertanggung jawab, seperti itu. Tapi memang ini hal tidak mudah untuk memeriksa lagi suatu peristiwa yang berlangsung 20-25 tahun lalu, seperti katakanlah Semanggi atau yang lain, atau peristiwa Wasior di Papua," ujarnya.

Namun pemerintah, ditegaskan JK, tetap menugasi kejaksaan hingga kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Hadiri Peringatan Hari HAM Internasional, JK Bicara Kasus Masa Lalu

"Tapi seperti banyak peristiwa yang lainnya, seperti contohnya penembakan Kennedy, sampai sekarang tidak ada suatu keputusan siapa yang menembak. Padahal apa kurangnya kemampuan teknologi Amerika maupun penyelidikan oleh pihak siapa saja, tapi tidak bisa," tuturnya.

"Apalagi peristiwa yang melibatkan banyak orang, tentu tidak diketahui. Tapi kita tetap usaha seperti itu, bukan menghentikannya, tapi memang tidak mudah," imbuhnya. (nvl/fdn)