Reshuffle Kabinet Tidak Bisa Ditunda Lagi

Jakarta - Tuntutan reshuffle kabinet tidak terbendung. Presiden SBY diminta jangan menunda lagi langkah itu jika tidak ingin ekonomi semakin terpuruk."Kalau hal ini berlanjut terus-menerus akan membuka kemungkinan krisis ekonomi gelombang kedua," ungkap pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris di sela seminar di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (1/9/2005).Namun Syamsuddin tetap mengingatkan SBY agar reshuffle tetap mempertimbangkan keterwakilan politik. SBY diminta menghitung peta kekuatannya bahwa anggota Kabinet Indonesia Bersatu mewakili kekuatan politik dari pihak tertentu."Reshuffle tidak bisa ditunda, sebab kalau menunggu ekonomi membaik, itu artinya ada faktor pengandaian," kata Syamsuddin. Padahal, jika ekonomi bertambah buruk, situasi negara akan semakin buruk. Dan sepanjang reshuffle dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan pada kompetisi dan keahlian, bukan berdasarkan pertimbangan politik, ia yakin langkah itu justru akan memulihkan rupiah.Menanggapi paket kebijakan ekonomi SBY untuk mendongkrak rupiah, Syamsuddin mengaku setuju dengan pendapat sejumlah ekonom bahwa langkah itu masih belum jelas, mengambang dan tidak membantu memulihkan perekonomian Indonesia.Sedangkan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Divitri Susanti meminta agar reshuffle difokuskan pada menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi. Jika reshuffle dilakukan secara umum, terutama di bidang hukum, ia mengaku kurang setuju. "Sebab dari bidang itu saya melihat ada upaya perbaikan diri, terutama terkait dengan komitmen penegakan hukum dan keadilan. Jadi akan sangat disayangkan kalau di tengah jalan tiba-tiba direformasi," paparnya.Apalagi, tugas kabinet tidak bisa digeneralisir. Reshuffle kabinet merupakan evaluasi jalannya pemerintahan. Dan, bagian dari kabinet SBY yang sudah memiliki catatan merah adalah bidang ekonomi dan kesehatan. (umi/)