Hadiri Peringatan Hari HAM Internasional, JK Bicara Kasus Masa Lalu

Zunita Putri - detikNews
Selasa, 11 Des 2018 17:34 WIB
Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari HAM Internasional. (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) menghadiri peringatan Hak Asasi Manusia Internasional di Kemenkum HAM. Dalam sambutannya, JK mengingatkan pentingnya menghargai hak asasi setiap manusia.

"Kita harus saling menghargai satu sama lain sehingga setara. HAM juga sudah dibedakan antara hak dan apa kewajiban setiap orang, melaksanakan hak harus sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar JK dalam sambutannya di gedung Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

Dia juga memberikan contoh saat ini pemerintah mengucapkan salam memakai salam semua agama dan budaya. Menurut JK, upaya pemerintah tidak membeda-bedakan warganya itu demi menjaga toleransi sesama manusia.

"Yang penting kita harus jaga kehormatan, kalau sekarang pemerintah mengucapkan salam dari mulai 'assalamualaikum' sampai 'om swastiastu', itu semuanya cara Indonesia menjaga toleransi, walaupun artinya sama. Hari libur semua punya masing-masing agama itu agar nggak diskriminasi," jelasnya.


JK kemudian menyinggung kasus HAM masa lalu yang terjadi di seluruh dunia. Menurutnya, pengungkapan kasus HAM masa lalu memang sulit diselesaikan. Namun hal itu tidak boleh menghentikan semangat aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus yang belum terselesaikan.

"Tadi di acara Komnas HAM memutuskan 10 rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah, tapi pada dasarnya apa yang dikatakan jadi suatu upaya pemerintah, seperti perlunya mengkaji kasus HAM masa lalu. Saya katakan kasus 20 hingga 30 tahun lalu nggak mudah diselesaikan," tutur JK.

"Sebagai contoh pembunuhan Kennedy di Amerika belum bisa tentukan siapa pembunuhnya. Jadi hal itu nggak mudah, tapi itu kita harus berusaha, karena itu Kemenkum HAM, jaksa, polisi harus aktif," sambungnya.


Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya melapor kepada JK soal sejumlah rencana yang akan dan telah dilakukan Kemenkum HAM. Rencana tersebut berupa peningkatan pelayanan publik hingga program 'kota peduli HAM'.

"Aksi rencana HAM yang merupakan negara konsisten. Sebagai kordinator sekretariat, kami sampaikan apresiasi yang telah mencapai 75 persen. Harapannya Pemda kepada aksi HAM hingga data yang masuk 100 persen," kata Yasonna dalam sambutan.

"Kami juga tingkatkan pelayanan publik basis HAM di mana nilai-nilai norma HAM dikedepankan, nilai pemenuhan bagi yang membutuhkan jasa pelayanan hukum. Kemenkum HAM telah buat bantuan bisnis dan HAM dan pedoman dunia resmi agar miliki ketegakan dengan HAM," pungkasnya. (zap/mae)