"Pemerintah juga dilanggar hak-haknya, manusia aparat pemerintah dilanggar hak-haknya. Apa yang terjadi di Papua pada minggu lalu tentu kita menyadari, siapa yang melanggar HAM, tentu bukan tentara, tapi sebaliknya, masyarakat yang anti pemerintahan juga sangat melanggar hak asasi manusia," kata JK di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Baca juga: JK Hadiri Hari HAM Internasional ke-70 |
JK mengingatkan masyarakat harus memahami bahwa penembakan terhadap pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua adalah pelanggaran HAM. KKB Papua melakukannya tanpa alsan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini lah tentu hal-hal yang menjadi pemahaman kita bagaimana secara bersama-sama dan kita menghargai itu (HAM), karena itu lah pemerintah membentuk Komnas HAM ini dalam rangka semua kita menghargai hak-hak dasar manusia," lanjutnya.
JK mengingatkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 menjamin semua warga untuk mendapatkan hak hidup, mendapatkan pendidikan, hingga mencegah diskriminasi.
"Semua dijamin untuk menjamin tentang hak-hak hidup, menjamin tentang pendidikan, menjamin tentang hak berkeluarga, menjamin hak kolektif, kepastian hukum, menjamin tentang hak bekerja, agama dan kewarganegaraan tentunya, informasi, mendapat perlindungan, dan meningkatkan keadilan, dan mencegah diskriminasi," imbuhnya. (nvl/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini