"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai di Kemendes PDTT. Saya juga berterimakasih kepada Kejaksaan yang sudah memasukkan tim, kepada KPK yang secara berkala memberikan pengarahan kepada pegawai Kemendes PDTT," ujar Eko saat Acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Ombudsman 2018 di Auditorium TVRI, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Ia juga berharap dengan adanya peningkatan ini menjadikan Kemendes PDTT lebih baik. Sebelum itu tercatat pada tahun sebelumnya, kementerian yang dipimpinnya masuk di zona kuning Ombudsman dengan perolehan nilai di bawah 90.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga ia memaparkan bahwa pentingnya memahami kebutuhan masyarakat antara lain dengan selalu melibatkan dalam melibatkan publik dengan melibatkan setiap perencanaan hingga tahap evaluasi. Survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman juga menilai kualitas pelayanan publik untuk mengetahui tingkat pelayanan kualitas. Hal tersebut dilakukan secara mendadak tanpa ada informasi sebelumnya.
Selain itu, indikator yang menjadi perhatian yaitu berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus, seperti kaum disabilitas, ibu menyusui, manula, dan sebagainya. Pada 9 kementerian yang disurvei Ombudsman, ketersediaan pelayanan bagi pengguna berkebutuhan khusus hanya terpenuhi sebesar 11,23% atau 63 produk layanan saja.
Adapun Lembaga dan Kementerian yang masuk dalam zona hijau adalah Kementerian Keuangan, Kenterian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.










































