Jadi Gubernur Bengkulu, Ini Upaya Rohidin Agar Tak Terjerat Korupsi

Jakarta - Rohidin Mersyah resmi dilantik menjadi Gubernur Bengkulu setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebelumnya. Rohidin menyiapkan antisipasi agar tidak terjerat kasus korupsi.

Rohidin mengatakan setelah resmi dilantik, dia akan meneruskan program kerja yang telah dicanangkan gubernur sebelumnya, yakni Ridwan Mukti, yang terjerat kasus korupsi di KPK. Terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis dan mengelola sumber daya alam Bengkulu untuk tujuan ekspor.

"Yang ketiga kita mulai mengembangkan sektor pariwisata dengan membuat beberapa event nasional maupun internasional. Ini dalam 2,5 tahun mendatang meneruskan masa kepemimpinan, saya tinggal melanjutkan saja program-program yang sudah ada," kata Rohidin di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Jokowi Lantik Plt Gubernur Riau dan Bengkulu

Usai pelantikan, Rohidin mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi. "Beliau menyampaikan pegang tanggung jawabmu dengan baik, kemudian semuanya kan base dengan regulasi, sehingga mudah-mudahan pemerintahan ini akan berjalan produktif. Beliau minta begitu," katanya.

Lantas, bagaimana dengan persoalan korupsi agar tidak mengikuti jejak gubernur sebelumnya? Untuk persoalan ini, Rohidin mengatakan Pemprov Bengkulu sudah memiliki program kerja sama dengan KPK.

"Sekarang kita sudah dengan Korsupgah KPK membuat sebuah tim pembentukan Tunas Integritas. Kemudian kita membangun sistem pemerintah berbasis web dengan harapan, terutama di sektor perizinan, kemudian pelayanan-pelayanan publik termasuk di sektor-sektor jenjang karir kepegawaian kita lakukan berbasis web, dengan harapan kita meminimalisasi peluang terjadinya bentuk-bentuk KKN," kata Rohidin.

Baca juga: Jokowi Lantik Plt Gubernur Riau dan Bengkulu Pekan Depan di Istana

Sementara itu, terkait dengan tahun politik, Rohidin menegaskan posisinya sebagai kepala daerah netral. Meski dia juga merupakan kader Partai Golkar.

"Saya sebagai kepala daerah, pejabat negara, kita berposisi netral. Tidak memihak kepada pasangan calon manapun. Itu memposisikan saya harus memegang tanggung jawab seperti yang diamanatkan UU sebagai kepala daerah," katanya.

Meski nanti jika dia ditunjuk sebagai juru kampanye, dia menegaskan hal itu terkait dengan jabatannya sebagai ketua partai politik.

"Ya kalaupun sebagai juru kampanye, posisi saya sebagai ketua partai politik, ketua DPD Partai Golkar, tentu harus mengikuti peraturan yang berlaku. Harus melakukan izin Kemendagri 2 bulan sebelum itu, kecuali pada hari libur. Kita lihat situasi," katanya.



Simak juga video saat 'Rohidin Mersyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu':

[Gambas:Video 20detik]

(jor/idh)