"Sekarang (Bawaslu) malah diperluas pengawasannya dengan biaya tinggi. Tadi dikatakan biaya APBN-nya Rp 8 T, saya tanya berapa anggaran Kemendagri. Cuma Rp 4,5 T. Jadi APBN, tolong dicek ulang, itu Bawaslu 2 kali lipat daripada anggaran Kemendagri, kalau tidak berhasil anda mengecewakan masyarakat," kata JK dalam Rakornas Bawaslu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sangat tergantung kepada (hitungan) hanya menambah satu koma, atau menambah satu nol di belakangnya sudah berbeda. Memang sulit, dengan manual orang bisa mengubah-ubah, tapi dengan semuanya digital, bisa di-hack dari luar, seperti pengalaman kecurigaan pemilu AS bisa di-hack dari Rusia," ujarnya.
JK pun mengingatkan Bawaslu untuk betul-betul mengawasi setiap proses Pemilu 2019, mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara. Apapun instrumen yang digunakan untuk memungut dan menghitung suara, maka ada potensi untuk dipengaruhi oleh pihak tak bertanggung jawab dari luar.
Baca juga: JK: Dana Saksi Tidak Ada Dasar Hukummya |
"Apapun instrumen yang kita pergunakan itu dapat digangggu dari luar, dapat diubah dari luar atau pun dipengaruhi," tuturnya.
Meski Pemilu 2019 tergolong rumit, JK juga mengingatkan, bahwa pemilu bukan lah hal baru di Indonesia.
"Walaupun sekarang banyak pertanyaan bahwa pemilu merupakan bagian yang mutlak dari suatu negara dengan sistem demokrasi, kita adalah negara demokrasi yang terbesar ketiga di dunia ini setelah India dan Amerika. Tentu kita inginkan suatu pemilu yang kredibel dan tentu terpercaya, kalau ingin jadi dipercaya dan kredibel, maka haruslah semua aspek-aspek itu diawasi dengan baik, itulah tugas saudara semuanya," ungkapnya.
Saksikan juga video 'Bawaslu: Kerawanan Politik Uang dan Isu SARA Masih Tinggi':
(nvl/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini