JK ke Bawaslu: yang Mengawasi Harus Lebih Pintar dari yang Diawasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar lebih cermat dalam mengawasi proses Pemilihan Umum 2019. JK mengatakan pemilu serentak kali ini merupakan pemilu paling rumit.

"Jadi ini semua pekerjaan KPU diawasi oleh Bawaslu, tapi seperti tadi yang saya katakan, apabila ingin sukses maka yang mengawasi harus lebih pintar dari yang diawasi," kata JK di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Gelar Rakornas

JK menyampaikan arahannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bawaslu, dalam rangka memantapkan jajaran aparatur pengawas untuk mengawal dan mengawasi Pemilu 2019.

JK awalnya mengatakan bahwa yang dihadapi Bawaslu adalah proses Pemilu 2019 yang digelar secara serentak, di mana setiap warga akan membawa 5 surat suara ke dalam bilik suara.

"Pemilu di Indonesia sekarang ini adalah salah sart yang terumit di dunia karena memilih 5 calon, atau 5 tingkat. Jadi membawa 5 surat suara ke dalam bilik suara. Tadi disampaikan oleh Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) bahwa setelah diuji coba rata-rata dibutuhkan 11 menit itu satu orang," ujarnya.

JK melanjutkan, jika proses pemungutan suara akan berlangsung dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00 siang, maka ada durasi waktu 360 menit waktu untuk pemungutan suara.

"360 Menit ini dibagi 11, ini berarti 1 bilik suara hanya bisa dipakai 33 orang kalau betul-betul lancar. Berarti memang dibutuhkan 1 TPS itu 10 bilik suara," tuturnya.

Selain itu, proses perhitungan suara pada pemilu kali ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Untuk dibutuhkan persiapan yang lebih matang bagi Bawaslu untuk mengawas proses Pemilu 2019.

"Waktu menghitungnya akan sangat panjang tentu, karena pasti sama dengan rapat organisasi, semua penting, tapi yang penting siapa ketuanya, siapa presidennya. Pasti orang menunggu siapa presiden," ucapnya.

JK juga mengatakan, bahwa menurut konstitusi, tidak jelas siapa tertinggi di Indonesia. Presiden dan wakil presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara terpilih SK-nya ditandatangani oleh KPU.

"Tapi KPU diawasi oleh Bawaslu, pengawas itu mestinya lebih pintar dan lebih tinggi aripada yang diawasi. Kalau kurang tinggi dan kurang pintar ya sulit. Yang bisa pecat Bawslu itu DKPP, badan kehormatan, jadi yang pecat itu lebih tinggi daripada yang dipecat kan. Tapi yang (DKPP) angkat DPR," jelasnya.

"Tapi DPR itu dapat dibuah keputusannya oleh MK, jadi yang merubah keputusan lebih tinggi daripada yang membuatkan. 575 orang (anggota DPR) dapat diubah oleh 5 orang di MK. Tinggi juga MK. Cuma anggota MK diusulkan oleh Presiden. Jadi berputar-putar ini. Inti yang ingin saya katakan bahwa Bawaslu itu penting karena dapat mengoreksi KPU yang mengoreksi dan menandatangani SKnya presiden," imbuhnya.


Saksikan juga video 'Bawaslu: Kerawanan Politik Uang dan Isu SARA Masih Tinggi':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/aan)