"Kegiatan rakornas ini kami laksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan pemilu baik tingkat pusat maupun provinsi kabupaten dan kota, untuk menyongsong penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil sesuai tagline kami dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas," Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).
Abhan mengatakan agar pemilu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abhan mengatakan Bawaslu telah melantik 1.114 orang anggota Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Begitu juga dengan tingkat pedesaan, pihaknya telah menyiapkan puluhan ribu pengawas di tingkat kelurahan.
Dengan begitu diharapkan pemilu berjalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).
"Jajaran Bawaslu kabupaten/kota sebagai amanat UU No 7 tahun 2018 kami telah bentuk dan kami lantik pada 15 Agustus 2018 waktu itu serentak. Sebanyak 1.114 anggota Bawaslu kabupaten/kota. Selanjutnya jajaran di desa kelurahan juga sudah membentuk panitia pengawasan pemilu tingkat kelurahan sebanyak 83.000 orang. Ini sudah bekerja mengawasi tahapan pemilihan umum," ucapnya.
Selanjutnya Bawaslu RI tinggal membentuk pengawas di tiap TPS. Program pengawasan itu akan dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara.
"Tinggal satu program pengawas TPS, memang UU menyebutkan panwas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pemungutan dan masa kerjanya 7 hari setelah pemungutan. Jadi masa kerja pengawas TPS satu bulan," kata Abhan.
Selain itu, Abhan mengatakan Bawaslu juga telah membuat indeks kerawanan pemilu dengan mengelompokkan 4 dimensi. Indeks tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya potensi pelanggaran pemilu.
"Kami sampaikan bahwa dalam melakukan upaya untuk potensi pelanggaran pemilu kami me-launching indeks kerawanan pemilu, indeks kerawanan pemilu ini sudah di-launching pada bulan September tahun kemarin," katanya.
"Ini bagian dari strategi kami. Pencegahan dengan indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu ini kami susun dengan peta kerawanan, dinilai dari 4 dimensi yaitu, konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi dari peta itu lah kami merancang mendesain strategi," lanjutnya.
Rakornas ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta beberapa anggota partai politik yang terlihat hadir Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Lalu juga diikuti oleh seluruh anggota Bawaslu secara nasional.
Saksikan juga video 'KPI Minta Lembaga Penyiaran Independen saat Pemilu 2019':
(eva/jbr)











































