ICW Dukung Usul KPK Parpol Dibiayai Pemerintah

ICW Dukung Usul KPK Parpol Dibiayai Pemerintah

Zunita Putri - detikNews
Minggu, 09 Des 2018 09:40 WIB
Foto: Gedung KPK (Bil Wahid/detikcom)
Jakarta - KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah agar lebih transparan di sisi keuangan. ICW mendukung usulan KPK.

"Pertama, kami sangat setuju ya kalau parpol dibiayai negara, tercatat sekarang negara sudah memberikan bantuan ke parpol tapi secara jumlah walaupun dinaikan Rp 180 ke Rp 1.000, tetapi masih sangat minim untuk dikaji ulang formulanya kira-kira berapa sih negara berikan bantuan parpol," ujar Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Sjafrina ketika ditemui di kawasan Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).
Menurut Almas, pembiayaan parpol oleh pemerintah dapat membuat parpol fokus hanya menjalankan tupoksinya. Dia pun mencontohkan seperti pembiayaan pembekalan terhadap kader yang membutuhkan dana besar dan menggunakan uang dari parpol itu sendiri.

"Tidak hanya mengurangi korupsi kader parpol karena biaya politik yang tinggi, tapi juga membenahi parpol itu sendiri untuk membuat parpol menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Karena kami tidak bisa menutup mata melihat parpol untuk lakukan pendidikan politik itu adalah fungsi yang memang seharusnya dilakukan parpol, kemudian mereka terkendala dana sehingga nggak mampu membuat pendidikan sendiri," jelasnya.
Namun, menurut Almas, hal yang perlu ditekankan tidak hanya soal pemberian dana dan kenaikan jumlah uang tersebut. Penggunaan uang dan pencatatan pengeluaran uang tersebut juga perlu diperhatikan agar uang yang diterima jelas dipergunakkan untuk apa saja dan tidak ada penyelewengan dana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi ICW selalu ingatkan bahwa upaya naikkan dana negara nggak hanya soal kenaikan angkanya saja, tapi gimana soal penggunaan dan pencatatannya, laporan audit," ucapnya.

"Sebagai contoh sekarang kan laporannya ada 2 dibagi dari laporan dari negara dan dari non negara kemudian diauditya masing-masing, nah ke depan perlu dibuat satu pelaporan yang terintegrasi sehingga publik juga tahu. Jadi nggak hanya bicara kenaikan saja," pungkasnya.



Tonton juga ' KPK Usul Parpol Dibiayai Negara, Gerindra-Golkar Setuju ':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/gbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads