Target PIN Putaran I Meleset, Depkes Lakukan Sweeping

Jakarta - Upaya Depkes menyukseskan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tampaknya belum cukup. PIN putaran I yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada 30 Agustus lalu ternyata belum mencapai target yang diinginkan.Dari 24,3 juta balita yang ada di seluruh Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi sementara Depkes ternyata baru 80 persennya saja yang mendapatkan vaksin polio saat PIN digelar. Belum tercapainya target yang diharapkan, menurut Menkes Siti Fadilah Supari, disebabkan masih banyaknya daerah-daerah yang targetnya meleset. Contohnya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang hanya memenuhi 50-70 persen dari target yang ditetapkan. "Dari data yang ada, daerah yang paling memenuhi target Depkes adalah Batam dan Gorontalo. Daerah ini melebihi 100 persen," kata Menkes dalam seminar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (1/9/2005).Untuk mengatasi melesetnya target PIN, Depkes akan melakukan sweeping terhadap balita-balita yang belum diimunisasi selama lima hari terhitung sejak 30 Agustus."Saat ini saya masih dag dig dug karena daerah-daerah tersebut masih belum mencapai target. Semoga setelah sweeping lima hari ini target akan terpenuhi," katanya.Untuk menyukseskan program PIN sebetulnya Depkes sudah menggandeng beberapa organisasi, baik nasional maupun internasional seperti UNICEF, WHO, dan MUI. Kompensasi BBMMengenai program kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk anggaran 2005, Menkes mengungkapkan, departemen yang dipimpinya mendapat jatah sebesar Rp 3,7 triliun. Dari jatah tersebut yang sudah dipakai sebesar Rp 460 miliar.Diakui Menkes rendahnya penggunaan dana tersebut karena masih adanya sejumlah kendala dalam melaksanakan program kesehatan bagi masyarakat miskin. Dan salah satu penyebab kendala adalah masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). "Biasanya kalau orang tidak punya KTP itu akan sungkan untuk datang kepada RT atau RW bahwa dia adalah keluarga yang tidak mampu," katanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Depkes saat ini sudah memiliki program yang dinamakan card on arrival. Untuk menyukseskan program ini, di setiap rumah sakit atau puskesmas ditempatkan beberapa petugas yang akan menangani penduduk miskin yang tidak memiliki Askeskin. "Orang bersangkutan akan langsung diberi kartu ini hanya dengan mengatakan benar dia orang tidak mampu," ungkap Menkes.Mengenai masih banyaknya penolakan dari pihak rumah sakit terhadap pasien-pasien yang tidak mampu, di tempat yang sama, Sekjen Depkes Syafei Ahmad menuturkan, di masa yang akan datang hal itu dipastikan tidak akan terjadi lagi. Karena saat ini pihak Depkes sedang menggodok RUU tentang Kerumahsakitan."Dalam waktu dekat RUU itu akan kita kirim ke DPR. Kelemahan kita kan selama ini karena tidak adanya law enforcement," tegas Syafei. (umi/)