Jumat 07 Desember 2018, 12:40 WIB
Persatuan Purnawirawan Minta Netralitas Personel TNI-Polri Dijaga
Ketum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki (Foto: Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta -
Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) meminta netralitas personel TNI-Polri dijaga menjelang Pemilu 2019. Antisipasi harus dilakukan karena banyaknya anggota TNI-Polri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
"Saya percaya pimpinan TNI dan Polri mereka akan betul netral dalam Pilpres 2019 tetapi tetap harus diwaspadai karena anggota TNI dan Polri tersebar dimana-mana. Bisa saja terkait masalah keluarga, masalah per orang bisa jadi tidak netral, ini pun tidak benar harus diantisipasi," jelas Ketum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki kepada wartawan di Kantornya, Jalan Matraman Raya, Jumat (7/12/2018).
Dia kemudian menyebut organisasi yang dipimpinnya akan netral di Pemilu 2019. Namun, setiap anggota PPAD disebutnya mempunyai hak pilih untuk mendukung salah satu pasangan capres.
"Kami PPAD seperti TNI aktif harus netral secara organisasi. Tapi hak pilih diberikan hak individual konsen itu saat ini belum ditemukan secara organisasi. Kalau perorangan hak mereka dukung siapapun secara orang per orang ya," jelas Kiki.
"Kita ingin yang terbaik untuk Indonesia, entah sipil atau militer tidak masalah," sambungnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit TNI harus netral di Pemilu 2019. TNI juga sudah membagikan buku panduan kepada prajurit.
"Kemarin serah terima jabatan KASAD saya tekankan soal netralitas dan buku tentang netralitas TNI juga sudah dibagikan kepada seluruh prajurit sebagai pegangan prajurit melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 nanti," kata Hadi usai apel di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Jumat (30/11) lalu.
Tonton juga ' 14 Purnawirawan TNI Perkuat Koalisi Jokowi Hadapi Prabowo ':
(fai/haf)
"Saya percaya pimpinan TNI dan Polri mereka akan betul netral dalam Pilpres 2019 tetapi tetap harus diwaspadai karena anggota TNI dan Polri tersebar dimana-mana. Bisa saja terkait masalah keluarga, masalah per orang bisa jadi tidak netral, ini pun tidak benar harus diantisipasi," jelas Ketum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki kepada wartawan di Kantornya, Jalan Matraman Raya, Jumat (7/12/2018).
Dia kemudian menyebut organisasi yang dipimpinnya akan netral di Pemilu 2019. Namun, setiap anggota PPAD disebutnya mempunyai hak pilih untuk mendukung salah satu pasangan capres.
"Kami PPAD seperti TNI aktif harus netral secara organisasi. Tapi hak pilih diberikan hak individual konsen itu saat ini belum ditemukan secara organisasi. Kalau perorangan hak mereka dukung siapapun secara orang per orang ya," jelas Kiki.
"Kita ingin yang terbaik untuk Indonesia, entah sipil atau militer tidak masalah," sambungnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit TNI harus netral di Pemilu 2019. TNI juga sudah membagikan buku panduan kepada prajurit.
"Kemarin serah terima jabatan KASAD saya tekankan soal netralitas dan buku tentang netralitas TNI juga sudah dibagikan kepada seluruh prajurit sebagai pegangan prajurit melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 nanti," kata Hadi usai apel di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Jumat (30/11) lalu.
Tonton juga ' 14 Purnawirawan TNI Perkuat Koalisi Jokowi Hadapi Prabowo ':
(fai/haf)
