DetikNews
Jumat 07 Desember 2018, 11:52 WIB

Purnawirawan TNI Minta Intelijen Dievaluasi Terkait Penembakan KKB

Faiq Hidayat - detikNews
Purnawirawan TNI Minta Intelijen Dievaluasi Terkait Penembakan KKB PPAD meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap intelijen. (Faiq/detikcom)
Jakarta - Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) meminta pemerintah mengevaluasi kinerja intelijen terhadap peristiwa penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Seharusnya pihak intelijen bisa mendeteksi dini adanya peristiwa tersebut.

"Masalah intelijen harus evaluasi secara menyeluruh, termasuk masalah intelijen kesannya kejadian Nduga tidak ada keterpaduan," ucap Ketum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki saat jumpa pers di Kantornya, Jalan Matraman Raya, Jumat (7/12/2018).



Kiki menyebut peristiwa tersebut berdekatan dengan peringatan HUT kemerdekaan yang diakui Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember. Sebaiknya, pihak intelijen bisa mewaspadai hal-hal yang tidak terduga di Papua.

"Satu Desember HUT OPM masak tidak ada waspada dari intelijen? Ini harus dievaluasi, masak tidak tahu persis apa, tapi itulah yang harus dievaluasi," jelas Kiki.

KKB disebut memiliki senjata standar militer. Kiki mengatakan, jika kelompok tersebut bisa ditangkap, akan diketahui ada-tidaknya penyeludupan senjata. Menurut dia, saat ini penyeludupan senjata sulit terdeteksi karena Indonesia merupakan negara luas lautnya.

"Ini belum jelas senjata apa, ini masalah intelijen harus peka. Kalau ketangkap (pelaku OPM) harus diusut penyeludupan senjata mudah sekali standar militer. Indonesia panjang pantai sangat sulit sekali deteksi, minimal masyarakat laporkan kepada aparat adanya yang janggal di pantai," kata dia.



Kiki menegaskan pelaku penembakan pekerja proyek Trans Papua dilakukan OPM. Ia berharap peristiwa tersebut tidak terulang di Papua.

"Keprihatinan atas kejadian yang mengakibatkan tewasnya para pekerja dan masyarakat sipil di wilayah Nduga, serta turut berduka yang mendalam kepada semua keluarga korban yang ditinggalkan. Harapan kami, peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari," jelas Kiki.



Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah saat ini bisa menyelesaikan masalah Papua dengan filosofi memenangkan hati dan memberikan pikiran rakyat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan satuan Zeni TNI AD dalam membangun infrastruktur yang rawan gangguan kelompok bersenjata.

"Pemerintah untuk mendayagunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan Infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," tutur Kiki.


Tonton juga 'Komnas HAM Kecam Penembakan KKB di Proyek Jembatan Papua':

[Gambas:Video 20detik]


(fai/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed