Pekerja Trans Papua Dibunuh, Ma'ruf Minta Keamanan Diperketat

Jakarta - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku prihatin dengan penembakan pekerja proyek Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ma'ruf mengatakan keamanan untuk warga di Papua harus diperketat dan pembangunan harus terus dilanjutkan.

"Kami prihatin ada penembakan ini, memang harus dihentikan, supaya tidak terjadi lagi. Pengamanan harus diperketat kepada warga, masyarakat Papua harus diketatkan pengamanannya," kata Ma'ruf di kediamannya, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Menurut Ma'ruf, keaman yang diperketat di Papua sifatnya perlindungan terhdapa warga bangsa. Namun peristiwa penembakan jangan sampai membuat pemerintah berhenti melakukan pembangunan di Papua.

"Mungkin sementara selama terjadi (pasca penembakan) nggak masalah, tetapi pembangunan harus berjalan terus. Pemerintah harus melanjutkan, karena itu penting bagi rakyat Papua, pemerataan fasilitas kepada masyarakat dan juga untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah terutama di daerah Papua," ujarnya.

Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Gagal Jaga Keamanan Papua dari Separatis

Saat ditanya apakah kelompok KKB Papua yang melakukan penembakan sudah merupakan gerakan terorisme, Ma'ruf berpendapat kelompok tersebut masih dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata. Perlu kajian ulang untuk mengganti istilah untuk kelompok tersebut dari KKB ke terorisme.

"Saya kira untuk mengubah istilah itu perlu ada pengkajian, apakah itu bisa dikatakan pemberontak, itu harus keputusan negara. Supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan," imbuhnya.

Baca juga: Tim Jokowi: Atasi Soal Papua Tak Bisa Sekadar Bicara, Fadli Zon

Jika istilah untuk kelompok KKB hendak diubah, Ma'ruf menyerahkan kepada pemerintah untuk memberi penilaian dan memberi istilah. Ma'ruf mengatakan sampai saat ini istilah yang masih tepat digunakan adalah KKB.

Terkait penyelesaian serangan oleh KKB Papua, Ma'ruf menilai dialog harus terus dibuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Namun Ma'ruf mengingatkan, dialog harus dilakukan dengan batasan bahwa NKRI harga mati.

"Ada batasan-batasannya, sebagai NKRI, NKRI kan harga mati," tuturnya. (nvl/dkp)