Sekjen MPR Ungkap Pentingnya GBHN untuk Pemerataan Pembangunan

Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan pentingnya haluan negara untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, haluan negara menjadi tuntunan sebagai kiblat pembangunan semua penyelenggara negara.

"Di situlah (saat ada haluan negara) Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar mempunyai target-target pencapaian pembangunan yang bisa diakselerasi karena semua penyelenggara negara mempunyai fokus yang sama," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta, Ma'ruf menjelaskan, MPR sudah mengkaji pemikiran untuk menghadirkan kembali haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satu alasannya adalah jika tidak adanya haluan negara, pembangunan akan berlangsung secara parsial dan tidak berkesinambungan.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pancasila Acuan Kehidupan Rakyat Indonesia

Pentingnya haluan negara, menurut Ma'ruf, menjadi tuntunan dan kiblat perencanaan pembangunan yang memiliki target pencapaian pembangunan.

"Kalau sudah ada guideline di tingkat nasional, dan guideline ini merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat. Maka haluan negara itu menjadi panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," jelas Ma'ruf.

Ia menambahkan, dengan rujukan tersebut, pembangunan yang dilaksanakan sudah memiliki kerangka yang jelas untuk kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan kepentingan daerah, sektoral, atau lainnya.

"Karena itu kita memang harus segera menata sistem perencanaan pembangunan nasional itu," ungkapnya.

Oleh karena itu, pimpinan MPR periode 2009-2014 mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sehingga MPR periode 2014-2019 menjalankan rekomendasi tersebut.

"Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN memerlukan kajian-kajian melibatkan berbagai pihak, seperti aspirasi masyarakat, lembaga penyelenggara, dan dunia kampus (perguruan tinggi)," terangnya.

Baca juga: MPR Ajak Netizen Yogyakarta Sebarkan Nilai Empat Pilar Kebangsaan

Penyusunan haluan negara, lanjut Ma'ruf, masih berproses di MPR. Proses itu pun tidaklah mudah, jika dimasukkan ke UUD karena perlu adanya perubahan (amendemen) UUD yang membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu.

"Tapi yang lebih penting adalah adanya konsensus di antara stakeholder. Jika konsensus tercapai akan memudahkan tahapan berikutnya," tuturnya.

Ia juga menilai haluan negara harus mampu menampung berbagai dimensi strategis bangsa. Bukan hanya terkait manajemen perencanaan pembangunan nasional, tapi juga terkait aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain secara garis besar.

"Dalam penyusunannya, haluan negara harus mampu merepresentasikan kehendak seluruh perwakilan masyarakat. Semua harus terwakili," tegasnya. (prf/mul)