Tanggapi Kritik Pengamanan Papua, PDIP: Fadli Zon Politisir Duka

Tanggapi Kritik Pengamanan Papua, PDIP: Fadli Zon Politisir Duka

Tsarina Maharani - detikNews
Kamis, 06 Des 2018 08:40 WIB
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis terkait pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok bersenjata. PDIP menyebut Fadli mempolitisir peristiwa ini.

"FZ kapitalisasi semua kecelakaan menjadi negative campaign. Kita semua lagi prihatin dan sedih kok dia politisasi duka ini. Payah, tidak ada empati," ujar Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Kamis (6/12/2018).

Eva mengatakan tak ada negara yang benar-benar luput dari serangan teror. Ia kemudian mengungkit masa kepemimpinan Presiden RI ke-2, Soeharto yang dinilai menghadapi situasi lebih buruk daripada hari ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Namanya kekerasan teror, bahkan Amerika, Perancis, dan London pun juga tidak luput dari serangan," kata dia.

"Zaman presiden tentara pun keadaan lebih parah dari saat ini. Bahkan Pak Harto pujaan dia, sikon Papua (dan Aceh) remuk. Keadaan saat ini lebih baik, bro. Serangan menurun drastis. Yang penting, ada saran nangkep para pelaku Pak FZ?" lanjut Eva.

Sebelumnya, Fadli Zon mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fadli menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.


Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai 'gerombolan separatis', itu telah beraksi di berbagai tempat.

"Insiden peristiwa penembakan 31 orang di Papua ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengatasi keamanan di Papua terkait dengan gerakan separatis Papua atau mereka juga melakukan tindakan-tindakan teror," ujar Fadli. (tsa/dnu)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads