Pimpinan DPR Serahkan Penanganan 'Calo' ke BK DPR

Jakarta - Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan untuk menyerahkan penanganan kasus dugaan praktek 'calo' di Panitia Anggaran DPR ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Selanjutnya BK DPR akan melaporkan hasilnya ke pimpinan DPR."Langkah ini diambil untuk membangun citra DPR," kata Ketua DPR Agung Laksono usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2005). Ketika ditanya apakah rapat meminta BK memeriksa nama-nama yang disebut-sebut sebagai calo, Agung menyatakan semuanya diserahkan kepada BK DPR. "Kita jangan bertindak atas rumor semata. Isu ini harus segera diklarifikasi," katanya.Dugaan praktek percaloan terungkap dalam dokumen yang ditemukan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) yang menunjukkan adanya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp 609 miliar dan didistribusikan ke 174 kabupaten/kota di 30 provinsi.Dalam dokumen itu terungkap dana tersebut dikawal dan dikoordinir oknum tertentu, baik di lingkungan dewan maupun di luar lembaga DPR. Ada 32 nama. Mereka yang anggota DPR diperkirakan ada 8 orang, berinisial B, N, AY, EM, M, C, TL, dan AF. (gtp/)