DPR RI Berkunjung ke Myanmar, Studi Banding Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Wakil Ketua DPR Utut Adianto melakukan kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar. Kunjungan kerja itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri melalui diplomasi parlemen, dan menggali informasi terkait dengan latar belakang, perencanaan, dan pelaksanaan perpindahan ibu kota Yangon ke Naypyitaw.

"Sebenarnya pemindahan ibu kota bukan hal baru di dunia ini. Beberapa negara malah sudah melakukannya dan boleh dibilang berhasil dengan tumbuhnya perekonomian," ujar Utut Adianto, dalam keterangannya, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Rencana Ibu Kota RI Pindah ke Luar Jawa Tunggu Arahan Jokowi

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan belakangan ini ramai dibicarakan wacana perpindahan ibu kota RI dari Jakarta ke suatu tempat luar jawa. Salah satu tujuan pemindahan ibu kota ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Namun, sesungguhnya pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke tempat lain saat ini adalah sebuah keniscayaan.

Rombongan DPR yang ikut di antaranya Anggota Komisi VII Tony Wardoyo (F-PDIP), Anggota Komisi X My Esti Wijayanti (F-PDIP), Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka (F-PDIP), dan Anggota Komisi Komisi II Tuti N. Roosdiono (F-PDIP), serta didampingi Minister Counselor Budimansyah.

Mereka mengunjungi Naypyitaw City Development, Parlemen Republik Persatuan Myanmar, Menteri Pariwisata Republik Persatuan Myanmar, dan Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar.

Baca juga: Filipina Mau Bangun 'Manila Baru', Kapan RI Punya 'Jakarta Baru'?

Tujuan kunjungan kerja muhibah ke Negara Republik Persatuan Myanmar diharapkan mampu menghasilkan kerangka kebijakan pembangunan di Indonesia dan memperoleh informasi yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan kerja sama antar parlemen, peningkatan kerja sama baik antar parlemen dan antar lembaga, latar belakang, perencanaan, dan pelaksanaan perpindahan ibukota Yangon ke Naypyitaw, tindak lanjut kerja sama bidang diplomasi, konsultasi bilateral, dan ekonomi, dukungan dari Negara Republik Persatuan Myanmar apabila kemudian hari Indonesia terjadi masalah. (ega/prf)