Kematian Ibu Melahirkan di NTB Tertinggi se-Indonesia
Rabu, 31 Agu 2005 17:22 WIB
Semarang - Berdasarkan Indonesia Country Report 2004, angka kematian ibu (AKI) mencapai 307 per 100 ribu kelahiran per tahun. Dengan kata lain, 15.700 perempuan di Indonesia mati selama kehamilan dan kelahiran. Provinsi NTB merupakan daerah terparah.Ketua PP Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Mustika Sofyan menyatakan, sekitar 90 persen perempuan di NTB meninggal karena melahirkan. Faktor yang menunjang hal tersebut di antaranya, kelahiran yang tidak ditangani oleh bidan, kondisi geografis, dan kemiskinan."Sebagian besar kelahiran di NTB ditangani dukun. Karena itu, penanganan kelahiran lebih didasarkan pada kebiasaan saja. Kalau ditangani bidan, proses kelahirannya bisa terukur dan sistematis," katanya usai Pelatihan Asuhan Persalinan Normal di Sekretariat IBI Jateng, Jl. Karanganyar Gunung Semarang, Rabu (31/8/2005).Mustika menjelaskan, kondisi geografis juga sangat menunjang kematian ibu melahirkan. Karena jarak yang jauh antara tempat tinggal dan pusat kesehatan mengakibatkan penanganan ibu melahirkan menjadi terlambat. Padahal, proses tersebut harus ditangani secara cepat."Nah, dalam konteks kemiskinan, ibu yang melahirkan enggan pergi ke bidan dengan alasan tak punya uang. Ini yang agak susah ditangani karena memerlukan peran berbagai pihak," tambahnya.Sebagai organisasi yang concern terhadap AKI, lanjut Mustika, pihaknya menargetkan AKI akan turun dari 307 per 100 ribu menjadi 125 per 100 ribu per ibu melahirkan. Sedangkan kematian bayi dari 58 per 1000 menjadi 28 per 1000. "Itu target pada tahun 2015," ungkapnya.Lebih lanjut Mustika menambahkan, untuk mencapai target itu pihaknyamenggelar pelatihan bidan di sejumlah provinsi. "Saat ini, kita bekerja sama dengan pihak lain seperti Johnson & Johnson Indonesia dan John Hopkins University Amerika untuk menambah ketrampilan menangani ibu hamil dan melahirkan," tutur Mustika.Menurut rencana, pelatihan bidan itu akan digelar secara marathon di enam propinsi yakni, DKI, Jabar, Jatim, Sumut, Sulsel, dan Sumsel. Diperkiakan, sebanyak 600 bidan terlibat didalamnya. Kabarnya sekitar Rp 600 juta dihabiskan untuk agenda tersebut.
(nrl/)











































