Selasa 04 Desember 2018, 13:08 WIB
Pakar: Jabatan BUMN Diseleksi Tim Independen agar Bebas Politik
Foto: Eva Safitri/detikcom
Jakarta -
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai BUMN belum murni dikelola oleh orang independen. Sebab, menurutnya, beberapa politikus masih menduduki jabatan strategis di BUMN.
"Saya menanggapi, sering kali rezim berubah, saya tidak bicara rezim sekarang. Ya ketika ada suatu kegiatan politik tiba-tiba saya ketemu teman saya yang sudah ada di komisaris BUMN. Nah, artinya, yang saya katakan adalah harusnya BUMN ini dikelola murni secara bisnis, tidak terkait dengan politik," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Pengelolaan BUMN di Era Pemerintah Jowo Widodo' di JS Luwansa Hotel, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Emrus mengatakan tidak semua orang yang menduduki jabatan strategis paham soal bidang yang dikerjakannya. Sebab, masih ada beberapa jabatan yang diduduki oleh para politikus. Sementara itu, menurutnya, para politikus itu lahir dari berbagai macam latar belakang.
"Karena itu, saya pikir, kalau para politikus didudukkan di sana, pertanyaannya adalah apakah dia kompeten di sana. Mungkin Bapak-Ibu yang di BUMN bisa menilai apakah mereka kompeten di bidang itu dan menduduki posisi yang strategis. Ini yang harus kita bongkar," ucapnya.
Untuk itu, Emrus menyarankan sebaiknya jajaran direksi BUMN itu diambil dari nonpartai. Dalam perekrutannya pun calon direksi harus dilakukan fit and proper test oleh lembaga independen.
"Biarlah dirut kita ini muncul dari bawah, tetapi diberi semacam fit and proper test. Dibanding kita tidak tahu tapi sudah didrop oleh salah satu dirut tertentu. Ke depan, kalau boleh, calon direksi ini dilakukan semacam fit and proper test oleh lembaga independen, yaitu perguruan tinggi, misalnya UGM, UI, Unpad," katanya.
Emrus menyatakan jabatan strategis diduduki oleh para profesional karena sudah diseleksi melalui tes. Menurutnya, belum tentu jabatan strategis yang diduduki oleh politikus itu pun bersih dari masalah.
"Jadi jabatan tidak diberikan dengan pertimbangan politis. Menurut pengamatan saya, beberapa, tidak semua, dirut kita BUMN kita yang boleh dikatakan rekrutmennya lebih kental dengan faktor nonprofesional ternyata terpanggil di KPK," tuturnya.
Politikus Partai Golkar, Adi Baikuni, menyetujui pendapat Emrus. Sistem pengelolaan dan persiapan sumber daya manusia dalam BUMN harus diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya.
"Saya setuju, berbicara SDM jangan sampai sarjana kimia itu urusannya membicarakan tol, background-nya apa pekerjaannya apa, ini sangat penting menjadi catatan ke depan, kalau seumpama Jokowi diberi kesempatan untuk memimpin lagi ke depan, saya kira ini beberapa hal yang perlu dilaksanakan terutama dalam mengelola, dan mempersiapkan sumber daya manusianya di dalamnya," katanya.
Saksikan juga video 'Bawaslu Sebut Sistem Informasi Partai Politik Banyak Problem!':
(eva/knv)
"Saya menanggapi, sering kali rezim berubah, saya tidak bicara rezim sekarang. Ya ketika ada suatu kegiatan politik tiba-tiba saya ketemu teman saya yang sudah ada di komisaris BUMN. Nah, artinya, yang saya katakan adalah harusnya BUMN ini dikelola murni secara bisnis, tidak terkait dengan politik," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Pengelolaan BUMN di Era Pemerintah Jowo Widodo' di JS Luwansa Hotel, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Emrus mengatakan tidak semua orang yang menduduki jabatan strategis paham soal bidang yang dikerjakannya. Sebab, masih ada beberapa jabatan yang diduduki oleh para politikus. Sementara itu, menurutnya, para politikus itu lahir dari berbagai macam latar belakang.
"Karena itu, saya pikir, kalau para politikus didudukkan di sana, pertanyaannya adalah apakah dia kompeten di sana. Mungkin Bapak-Ibu yang di BUMN bisa menilai apakah mereka kompeten di bidang itu dan menduduki posisi yang strategis. Ini yang harus kita bongkar," ucapnya.
Untuk itu, Emrus menyarankan sebaiknya jajaran direksi BUMN itu diambil dari nonpartai. Dalam perekrutannya pun calon direksi harus dilakukan fit and proper test oleh lembaga independen.
"Biarlah dirut kita ini muncul dari bawah, tetapi diberi semacam fit and proper test. Dibanding kita tidak tahu tapi sudah didrop oleh salah satu dirut tertentu. Ke depan, kalau boleh, calon direksi ini dilakukan semacam fit and proper test oleh lembaga independen, yaitu perguruan tinggi, misalnya UGM, UI, Unpad," katanya.
Emrus menyatakan jabatan strategis diduduki oleh para profesional karena sudah diseleksi melalui tes. Menurutnya, belum tentu jabatan strategis yang diduduki oleh politikus itu pun bersih dari masalah.
"Jadi jabatan tidak diberikan dengan pertimbangan politis. Menurut pengamatan saya, beberapa, tidak semua, dirut kita BUMN kita yang boleh dikatakan rekrutmennya lebih kental dengan faktor nonprofesional ternyata terpanggil di KPK," tuturnya.
Politikus Partai Golkar, Adi Baikuni, menyetujui pendapat Emrus. Sistem pengelolaan dan persiapan sumber daya manusia dalam BUMN harus diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya.
"Saya setuju, berbicara SDM jangan sampai sarjana kimia itu urusannya membicarakan tol, background-nya apa pekerjaannya apa, ini sangat penting menjadi catatan ke depan, kalau seumpama Jokowi diberi kesempatan untuk memimpin lagi ke depan, saya kira ini beberapa hal yang perlu dilaksanakan terutama dalam mengelola, dan mempersiapkan sumber daya manusianya di dalamnya," katanya.
Saksikan juga video 'Bawaslu Sebut Sistem Informasi Partai Politik Banyak Problem!':
(eva/knv)
