Panitia Anggaran Siap Diperiksa BK Soal 'Calo' DPR

Jakarta - Tudingan ada dugaan praktek 'calo' di DPR membuat Panitia Anggaran gerah. Panitia Anggaran pun siap buka-bukaan di hadapan Badan Kehormatan (BK)."Kalau mau memanggil dan memeriksa, bagus sekali. Saya siap menjelaskan karena faktanya begini ini," kata Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis.Hal ini disampaikan dia dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2005).Emir menilai selebaran yang dijadikan dasar anggota dewan melakukan interupsi dalam paripurna pada 29 Agustus lalu adalah dokumen yang tidak jelas dan merupakan selebaran gelap. "Panitia Anggaran tidak pernah membuat dokumen itu," bantah Emir.Panitia Anggaran baru menerima permintaan dari Menkeu mengenai pengesahan penggunaan dana bantuan bencana tahap pertama dalam surat pada 6 Juli lalu sebesar Rp 513 miliar. Kemudian tahap kedua pada 12 Agustus lalu sebesar Rp 1,97 triliun."Ini yang kita bahas dan sampai saat ini belum selesai bahasannya. Dokumen itu tidak sesuai dengan rancangan yang kita buat, karena kita hanya membahas seperti yang diusulkan Menkeu," urai Emir.Apa akan ada tuntutan? "Apa yang perlu kita tuntut. Wong dokumennya tidak jelas. Ya itu membuat kerja kita hati-hati saja. Mana mungkin saya datangi semua kabupaten sebagaimana ditulis dalam dokumen itu," cetus Emir.Dugaan praktek percaloan terungkap dalam dokumen yang ditemukan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) yang menunjukkan adanya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp 609 miliar dan didistribusikan ke 174 kabupaten/kota di 30 provinsi.Dalam dokumen itu terungkap dana tersebut dikawal dan dikoordinir oknum tertentu, baik di lingkungan dewan maupun di luar lembaga DPR. Ada 32 nama. Mereka yang anggota DPR diperkirakan ada 8 orang, berinisial B, N, AY, EM, M, C, TL, dan AF. (aan/)