Anggota DPR Yakin Tidak Ada Perdamaian Abadi di Aceh
Rabu, 31 Agu 2005 12:43 WIB
Jakarta - MoU damai antara RI dan GAM dinilai tidak akan berumur panjang. Banyaknya perbedaan penafsiran antara kedua kubu hanya akan membuat kesepakatan damai itu bersifat sementara."Saya yakin tidak ada perdamaian yang abadi di Aceh karena masing-masing pihak memiliki persepsi yang beda soal MoU," ungkap anggota DPR dari FPDIP Permadi dalam raker soal MoU Damai RI-GAM antara Komisi I DPR RI dan pemerintah di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (31/8/2005).Dalam rapat itu, pemerintah diwakili Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri M Ma'ruf, Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, Menkominfo Sofyan Djalil, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar.Tidak hanya memprediksi MoU itu hanya seumur jagung, Permadi yang juga dikenal sebagai paranormal itu juga menilai pemerintah terlalu menghalalkan segala cara dalam membuat kesepakatan itu.Dalam melakukan perundingan, pemerintah dianggap tidak mengacu pada keutuhan NKRI dan konstitusi. "MoU itu banyak yang menabrak UU. Tapi pememerintah juga telah menyepelekan DPR dengan memberikan pandangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan DPR," kata dia.Permadi juga menilai GAM sangat diuntungkan dalam perundingan MoU itu. Dengan banyaknya keuntungan yang diraih GAM, pihak yang paling bermartabat adalah GAM.Permadi juga menilai kewenangan Aceh Monitoring Mission (AMM) terlalu luas dan hal itu justru sangat merugikan negara dan berpotensi membuat Aceh lepas dari NKRI. "Saya sangat menyayangkan pemerintah tidak mendengar dan meminta pertimbangan DPR. Padahal banyak rekomendasi-rekomendasi yang sangat penting," katanya.Dalam forum yang sama, anggota PDIP lainnya, Effendi Simbolon mengatakan, pemerintah telah terkecoh oleh GAM dan hanya mementingkan kepentingan pragmatis saja. Dia meminta pemerintah membuktikan kesepakatan MoU itu tidak melanggar satu pun konstitusi yang berlaku di Indonesia. Effendi juga mendesak Menhan Juwono Sudarsono mengundurkan diri dari jabatannya. "Saya tidak bisa membayangkan adanya pemberian partai lokal, konsensi ekonomi dan kewenangan AMM yang luas. Kalau saya jadi Anda maka saya milih mengundurkan diri," tegasnya sambil menuding Juwono. Dituding demikian, Juwono hanya mesem-mesem saja.
(umi/)











































