Harga BBM Dinaikkan? Pemerintah Mesti Izin DPR

Jakarta - Pemerintah telah memutar otak untuk mencari jalan dalam mengatasi kemelut moneter dan ekonomi. Isu yang beredar, salah satu jalan keluarnya: menaikkan harga BBM. Bila benar, maka pemerintah semestinya izin DPR terlebih dulu."Ya mesti ngomong ke DPR dong. Kalau pemerintah tidak ngomong berarti pemerintah arogan," ujar Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis kepada detikcom, Rabu (31/8/2005).Pernyataan Emir ini untuk menanggapi rumor yang semakin kencang bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan harga BBM. Rencananya, Presiden SBY akan mengumumkan kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan fiskal, moneter dan energi siang ini. Menurut Emir, bila pemerintah mengajak bicara DPR, maka akan mendapat banyak masukan. "Kan baik banyak masukan dari berbagai sisi. Saya kira memang harus ngomong dulu. Jangan diartikan ngomong ke DPR itu berarti pemerintah takut sama DPR," tegasnya.Dikatakannya, sebelum melakukan kenaikan harga BBM, DPR sebenarnya masih menunggu dua hal dari pemerintah, yakni neraca awal Pertamina yang sudah diaudit dan perhitungan biaya produksi masing-masing jenis BBM."Kalau perhitungan biaya produksi masing-masing jenis BBM, pemerintah menjanjikan akhir tahun ini. Sedangkan untuk neraca awal Pertamina yang sudah diaudit mungkin belum bisa," terangnya.Menyangkut pembahasan APBN-P 2005 tahap kedua, Emir mengakui bahwa pada pekan lalu sempat terjadi rapat maraton. Namun karena pemerintah belum siap, maka rapat tersebut terpaksa dihentikan dan baru dilanjutkan pekan ini. (san/)