Polri Didesak Tuntaskan Kasus Bupati Bangkalan

Jakarta - Berlarut-larutnya proses pengusutan ijazah palsu Bupati Bangkalan membuat gerah Front Rakyat dan Mahasiswa Peduli Hukum (FRMPH). Sejak pukul 10.00 WIB, sekitar 30 aktivis FRMPH menggelar aksi demo agar aparat Polri menuntaskan kasus tersebut.Aksi demo itu dilakukan di depan Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (31/8/2005). Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin Imron diduga telah menggunakan ijazah palsu sejak pemilihan bupati pada tahun 2003 lalu. Ijazah milik Fuad sudah dinyatakan palsu oleh Depdiknas dan Mabes Polri. "Tapi hingga saat ini kasusnya sengaja diendapkan sehingga tidak beranjak dari proses penyidikan," kata Korlap FRMPH Achmad Fauzi.Akibat lambatnya proses hukum terhadap Fuad, di Jawa Timur kini muncul isu yang cukup santer bahwa Kapolda Jatim telah disuap sebesar Rp 5 miliar untuk melindungi kasus tersebut.Imbas dari semua itu, masyarakat Bangkalan merasa pembangunan di wilayahnya sangat lamban, kinerja pemerintah buruk, terjadi penyunatan bantuan pengungsi, pemangkasan raskin, pemotongan biaya operasional sekolah, pemerasan rekrutmen 5.000 tenaga honorer daerah, dan mark up proyek pendopo.Karena itu atas nama FRMPH, Fauzi mendesak aparat mengadili Fuad Amin Imron atas pemanfaatan ijazah palsu, meminta Polri menyita barang bukti ijazah palsu Fuad, meminta keseriusan Presiden SBY membersihkan pejabat daerah yang memanfaatkan ijazah palsu. Hingga pukul 10.50 WIB, aksi demo massa FRMPH masih berlangsung. Sambil membawa spanduk bertuliskan "Tangkap dan adili Fuad Amin", "Tangkap Fuad pengguna ijazah palsu", dan "Polri jangan mau disogok pengguna ijazah palsu", para pendemo terus meneriakkan yel-yel. Sejauh ini belum ada anggota FRMPH yang berupaya menemui pejabat Polri. (umi/)