Panitia Reuni 212 Jawab Setara Institute soal Anggapan Melemah

Jakarta - Setara Institute menilai Reuni 212 sebagai gerakan politik. Panitia Bersama Reuni 212 Yusuf Martak mengajak Setara Institute ikut Reuni 212, yang akan digelar di Monas pada Minggu (2/12) nanti.

"Mungkin Setara Institute nggak paham gerakan moral kita. Setara Institute mesti tabayun dulu, tanya sama kita. Atau hadir. Nanti habis hadir, ikut kultum, ikut makan, ikut baca doa, pulangnya nanti saya yang wawancara dia," kata Yusuf saat dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Setara Institute: Gerakan 212 Sudah Kehilangan Dukungan

Dia meminta Reuni 212 tak ingin terus-terusan dipandang negatif. Sebab, pihak kepolisian dan Pemprov DKI juga sudah memberi izin pelaksanaan acara tersebut.

Setara juga menyesalkan gerakan 212 yang menggunakan agama Islam sebagai instrumen yang terus dibawa-bawa. Yusuf mengatakan gerakan 212 dan afiliasinya memang selalu mengedepankan agama.

"Agama memang harus nomor satu. Kalau mereka tidak punya agama, lain lagi. Kita punya agama, jadi yang kita kedepankan yang berbau agama," ujar dia.

Baca juga: Sandiaga Harap Jokowi dan Prabowo Berpelukan di Panggung Reuni 212

"Kapan sih GNPF, 212, FPI, ormas-ormas yang berafiliasi lainnya dengan kita yang acaranya ada tarian-tarian? Nggak ada kan. Selalu agama kan. Selalu kedepankan agama, ritual, kan. Keagamaan kan?" sambung Ketua GNPF Ulama ini.

Setara Institute juga mengatakan Reuni 212 semakin ditinggalkan masyarakat karena keinginan menjauhi politik identitas. Terkait hal ini, Yusuf mengatakan tahun ini kemungkinan masyarakat yang datang lebih banyak dibanding pada 2017.

Masyarakat yang datang pada 2016 lebih banyak karena pada saat itu tengah ada kasus penistaan agama. Dia memberi pengandaian Reuni 212 ini dengan reuni sekolah.

Baca juga: Anies soal Izin Monas untuk Reuni 212: Tahun Lalu Juga, Biasa Saja

"Kalau tidak seperti 2016, itu ada kemungkinan. Tapi kalau dibanding 2017, insyaallah lebih besar. Karena di 2016, saat itu puncaknya sedang ada acara terkait penistaan agama. Jadi kalau masih sekolah, itu penuh. Saat ada ujian, itu penuh tidak ada yang berani meninggalkan ujian. Kalau reuni, yang berhalangan tidak dapat hadir," ujar Yusuf.

Menurutnya, yang paling penting dalam Reuni 212 nanti aksi digelar damai tanpa kericuhan. Yusuf mengatakan, jika ada kaitan politik dalam acara tersebut, nantinya Bawaslu sebagai pihak berwenang akan mencatat.

"Kalau seandainya nanti ada dalam acara yang berkaitan dengan politik, kan ada Bawaslu. Jangan dihakimi sebelum adanya masalah," tuturnya.

Yusuf mengatakan sebagai acara reuni, ada kemungkinan acara ini akan digelar tiap tahunnya. "Kalau yang namanya Reuni 212, baik di 212 atau almamater sebuah universitas, organisasi, itu lumrah diadakan reuni tiap tahun. Nggak perlu panik," kata dia. (jbr/fjp)