.webp)
Rombongan KPK dipimpin oleh Direktur Kerja Sama antar Komisi KPK, Sujanarko. Mereka diterima oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
"Kita datang ke sini ada 2 agenda, pertama undangan tanggal 4 untuk menyampaikan komitmen kebijakan tata kelola internal," kata Sujanarko di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan ada 5 pilar yang perlu diterapkan agar mencegah korupsi di tubuh parpol. Kelima hal itu dianggap bisa membuat parpol mempunyai kompetensi cukup.
"Sebetulnya KPK menawarkan sesuatu ke parpol, ke depan parpol itu harus mempunyai kompetensi yang cukup. Ada 5 pilar yaitu pengelolaan keuangan parpol, kode etik, komitmen mekanisme rekrutmen dan pengkaderan," ucapnya.
Menurutnya, lima pilar itu akan mencegah terpilihnya kader yang tak berkualitas menjadi pejabat. Sebab, kasus korupsi saat ini banyak dilakukan pejabat yang tidak berintegritas.
"Risetnya ada, kalau dibaca agak ngeri juga. Para kandidat kalau kita profiling dia tidak akan mempu jadi kandidat. Mereka berkomitmen dengan orang luar terkait perizinan, dinas, dan komitemen membagi proyek. Ini sangat riskan kalau hanya diambil orang yang punya akses keuangan," ujarnya.
Sujanarko mengatakan saat ini kasus korupsi di Indonesia juga sedang dalam pengawasan PBB. Dia menyebut rekomendasi dari PBB adalah memastikan pejabat yang bagus.
"Indonesia itu menjadi negara under review oleh PBB, dalam konteks PBB, 70 persen problem korupsi akan selesai kalau Indonesia bisa menajamin pejabat yang diangkat adalah pejabat yang bagus," paparnya.
Simak Juga 'Pelapor Minta Grace Natalie Minta Maaf':
(abw/idh)
