Disebut Sebagai Calo DPR, Mudahir Membantah

Jakarta - Disebut-sebut sebagai orang yang termasuk melakukan praktek percaloan di DPR, anggota Komisi V DPR, Mudahir membantah isu miring tersebut. Menurutnya hal itu hanya fitnah belaka."Silakan tanya ke bupati mereka kasih berapa kepada saya," ujar Mudahir dalam jumpa pers di sebuah restoran di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2005).Mudahir juga membantah ada bagi hasil sebesar empat persen dari nilai mata anggaran yang disetujui DPR. "Tidak ada itu. Kalaupun saya harus diperiksa KPK saya tidak takut. Justru saya senang karena saya bisa tunjuk siapa saja yang maling," cetusnya.Menurut Mudahir koleganya yang mengungkap hal itu hanya fitnah belaka "Itu su'udzon. Saya tidak tahu motifnya apa tapi saya tidak akan mengambil tindakan hukum meski teman di daerah menanyakan apa langkah yang diambil," jelasnya.Namun Mudahir mengakui, banyak Bupati-bupati yang dibantu untuk memperoleh dana bantuan. "Tugas kami untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Saya hanya mengarahkan saja karena kami ingin Indonesia Timur tidak ketinggalan. Kalau saya disebut calo silakan saja. Semua proyek yang saya tangani semua proyek 'terima kasih'," kilahnya.Pada saat itu banyak kepala daerah yang kebingungan untuk meminta dana untuk keperluan penanganan pascabencana. Ada yang mengirim ke departemen atau instansi dan ada yang ke Wapres.Hal ini terkait adanya perubahan penanganan pascabencana setelah pada tahun 2004 dana untuk penagnana pasacabencana itu dialirkan ke departemen terkait namun sejak Juli 2005 semua dana tersebut ditampung di Bakornas."Dan banyak bupati yang tidak mengetahui perubahan kebijakan ini," urainya.Lalu kemudian Mudahir bersama beberapa rekannya melakukan sosialisasi dengan mengontak sejumlah bupati untuk memperbaiki laporan penanganan pascabencana. "Dana ini kan domainnya pemerintah. Jadi kami beritahu silakan bupati mengajukan dana ke Bakornas, kami hanya sebatas memberitahu bupati dan setelah itu mereka sendiri yang berhubungan," jelas politisi PDIP ini.Mudahir menambahkan pembicaraan panggar dan bakortranas mengenai dana ini untuk penggunaan dana cadangan alokasi umum belumlah selesai. Panggar sendiri menunjuk tiga orang yang bertugas membahas dengan bakornas yakni Ali Yahya, Bursah Zarnubi, Tamsil Linrung."Seharusnya kalau mau su'udzon yah dituduhkan ke mereka bukan ke saya," keluhnya. (ahm/)