Tim Ekonomi SBY Kembali Digoyang

Solo - Tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu kembali diguncang usulan pergantian.Kali ini datang dari pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, yang menyatakan tim ekonomi kurang 'menggigit' . Disamping itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga diminta mengendalikan diri karena selama ini dinilai lebih berpihak kepada pengusaha daripada rakyatnya sendiri."Nilai tukar rupiah makin terpuruk karena para menteri bidang ekonomi tidak memiliki skill,knowledge dan attitude," ujar Ichsanuddin Noorsy saat jadi pembicara dalam dialog budaya bertema 'Revitalisasi nasionalisme di era global' di Solo, Selasa (30/8/2005).Noorsy kemudian menyodorkan bukti lemahnya tim ekonomi kabinet SBY. Diantaranya dalam mengendalikan nilai tukar rupiah, kebijakan tingkat suku bunga yang tidak independen, serta adanya obligasi SBI yang harusdibayar menggunakan dana APBN. Asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS serta asumsi harga minyak dunia pada RAPBN Perubahan 2005 dan 2006 juga dinilai tidak logis. "Dengan asumsi harga minyak US$ 40 per barel maka sepertiga APBN digunakan untuk membayar utang, yaitu Rp 87 triliun dan Rp 50 triliun untuk membayar bunga obligasi," paparnya.Dalam kesempatan itu, Noorsy juga meminta Presiden untuk merombak tim ekonomi di kabinetnya karena dinilai tidak berkompeten. "Kita tidak menginginkan tim ekonomi kita seperti pepatah old wine new bottle. Setidaknya, masih empat tahun lagi rakyat kita akan sengsara jika dibiarkan dikelola oleh tim ekonomi yang tidak memadai," lanjutnya.Menyakitkan RakyatSebagai bentuk ketidakmampuan bekerja itu, masih menurut Noorsy, tim ekonomi SBY seringkali mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan. Dicontohkannya, pernyataan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie ketika akan menaikkan harga gas. "Dia menyatakan sebaiknya rakyat mengubah pola pemakaian gas. Ini menyakitkan," tandas Noorsy.Menurut Noorsy, Presiden juga harus mengendalikan pernyataan, agar tidak mengacuhkan rakyatnya. "Saat berkunjung di Beijing beberapa waktu lalu dia menyatakan I had to take a risk timely di depan pengusaha di Cina. Ini menunjukkan dia tidak memiliki attitude yang baik dan lebih berpihak pada pengusaha dibanding rakyatnya sendiri," sindir Noorsy. (ahm/)