"Kami siap untuk fasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh dewan," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Anies mendukung pansus tersebut sebagai upaya transparansi penggunaan anggaran Pemprov DKI. Pihaknya juga mengaku tengah memeriksa penggunaan dana yang mengendap tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta membentuk pansus menyelidiki sejumlah anggaran BUMD yang mengendap hingga Rp 4,4 triliun. Pansus ini dibentuk karena adanya temuan dari salah satu perusahaan BUMD, Jakpro.
"Tadi Banggar merekomendasikan untuk membuat pansus kepada Ketua Dewan (DPRD DKI), karena ada tadi temuan dari penuturan Jakpro bahwa PMD-PMD (Penyertaan modal daerah) yang diajukan dalam proposal tersebut itu direalokasikan peruntukannya kepada sektor-sektor lain yang tanpa persetujuan dari DPRD. Jadi akan dibentuk pansus untuk menyelidiki hal tersebut," kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).
Pria yang akrab disebut Sani itu menjelaskan pansus ini tidak spesifik untuk perusahaaan Jakpro saja. Tapi juga untuk menyelidiki seluruh BUMD.
"Pansus untuk semua BUMD karena kita menemukan bahwa sisa PMD-nya itu kan jumlahnya nggak kecil, padahal peruntukannya pada saat diputuskan di Banggar pada saatnya itu kan untuk keperluan tertentu, bukan untuk keperluan lain-lainnya," jelasnya. (fdu/nvl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini