Korupsi Balai Pustaka, Polda DIY Tunggu Hasil Audit BPKP
Selasa, 30 Agu 2005 17:50 WIB
Yogyakarta - Untuk mengusut tuntas kasus proyek pengadaan buku SD-SMA di Kabupaten Sleman senilai Rp 28 miliar yang diduga melibatkan bupati terpilih Ibnu Subiyanto, Polda DIY masih menunggu hasil audit dari tim Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).Polda DIY tidak ingin gegabah dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku-buku sekolah yang bekerjasama dengan PT Balai Pustaka itu."Kita tidak ingin gegabah dan tergesa-gesa soal buku Balai Pustaka di Sleman. Kita masih menunggu hasil audit tim BPKP yang sampai sekarang belum selesai," kata Direktur Reserse dan Kriminal Polda DIY Kombes Dadang Rusli kepada wartawan di Mapolda DIY Ringroad Utara, Selasa (30/8/2005).Menurut Dadang, hasil penyelidikan sementara kepolisian memang menemukan adanya penyimpangan dana, namun untuk hasil audit akhir tetap menunggu dari BPKP. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi dan beberapa orang yang sudah dapat dijadikan tersangka.Selain itu, saat melakukan pemeriksaan beberapa orang yang akan dijadikan saksi, petugas juga mengalami banyak kendala. Contohnya ketika petugas akan meminta keterangan dari pihak Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jateng maupun DIY untuk menjadi saksi, mereka menyatakan tidak mau dengan alasan harus izin Ikapi Pusat."Sekali lagi, kita tidak mau gegabah sehingga malah salah sasaran. Justru wartawanlah yang seharusnya menanyakan kepada BPKP DIY apakah sudah rampung hasil auditnya, sehingga kami juga tidak dikejar-kejar masyarakat," kilah Dadang.Dadang mengakui pihaknya bisa memahami akan lamanya audit di BPKP memerika semua temuan dan laporan keuangan terutama dalam memeriksa kasus dugaan kasus dugaan di Sleman. Sebab setiap sen yang ada di laporan keuangan harus diperiksa dengan detail."Itu yang menjadikan prosesnya lama, karena setiap sen pengeluaran harus diperiksa dengan jelas dan kami juga sudah meminta agar segera diselesaikan," katanya.Ketika ditanyakan mengenai lamanya proses pemeriksaan, apakah diakibatkan karena bupati Sleman Ibnu Subiyanto terpilih lagi. Dadang membantah karena kasus di Sleman dan Gunung Kidul yang melibatkan bupati itu berbeda kasusnya."Tidak seperti itu, kalau kasus Gunung Kidul saat polisi menyelidiki, tim audit sudah selesai. Kalau di Sleman, kita memang benar-benar menunggu hasil audit BPKP," tegas dia.
(nrl/)











































