TKN Jokowi ke Fadli Zon: Pembangunan Itu Kewajiban, Bukan Pencitraan

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjawab kritik Fadli Zon yang menyebut percepatan pembangunan yang diinstruksikan Jokowi hanya pencitraan. Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan pembangunan adalah kewajiban pemerintah.

"Itu pencitraan apa bukan, silakan saja dinilai. Tapi itu kewajiban pemerintah itu melakukan pembangunan. Nah, kemudian pembangunan dipercepat atau tidak, itu kan juga bagian dari pilihan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban itu. Jadi kalau itu dipercepat, terus masalahnya apa kalau itu membawa manfaat bagi rakyat," ujar Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Menurut Arsul, percepatan pembangunan yang dilakukan Jokowi merupakan keuntungan sebagai calon petahana di Pilpres 2019. Arsul lalu mencontohkan apa yang dilakukan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009.

"Di negara demokrasi mana pun, itulah yang terjadi, konsekuensi dari sebuah proses demokrasi di mana petahana masih bisa mencalonkan lagi. Kalau nggak mau kayak gitu, ikutlah Filipina, jadi presiden cuma sekali, tapi tujuh tahun," tutur Arsul.

Baca juga: Jokowi Kebut Infrastruktur, Fadli: Pencitraan, Jangan Tipu Rakyat

"Selama masih dimungkinkan bahwa seorang presiden bisa mencalonkan untuk satu kali masa jabatan lagi, ya pasti akan begitu. Jadi jangan seolah-olah Pak Jokowi saja yang melakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai percepatan infrastruktur yang diinstruksikan Presiden Jokowi menjelang pilpres hanya pencitraan. Fadli menilai Jokowi ingin menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah.

"Itu kan hanya untuk pencitraan kan. Seolah-olah infrastruktur menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11). (nvl/nvl)