Soeharto Disebut Guru Korupsi, Gerindra Sindir Kader PDIP Kena OTT KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 28 Nov 2018 18:30 WIB
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Aditya Mardiastuti-detikcom)
Jakarta - PDIP menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan guru korupsi Indonesia. Partai Gerindra menyebut di zaman pemerintahan Presiden Sukarno juga ada korupsi.

"Korupsi itu kan juga terjadi dari zamannya awal kemerdekaan. Di zaman Bung Karno itu kan juga ada orang yang melakukan korupsi. Memang kita akui di zaman Pak Harto KKN ada, tapi kalau di zaman Pak Harto KKN itu kan di bawah meja gitu," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).


Ia justru menyindir partai koalisi pendukung Jokowi dan kader PDIP yang lebih sering ditangkap KPK. Andre menyebut semestinya Ahmad Basarah melakukan introspeksi diri karena banyak kadernya yang sering ditangkap KPK.

"Seharusnya PDIP introspeksi. Bayangkan, berapa banyak kader PDIP ditangkap KPK? Hampir tiap bulan kita dengar kader PDIP ditangkap KPK," ucap dia.

"Bahkan kalau Bang Basarah mau jujur ya coba kita jujur mayoritas yang ditangkap itu kan pendukung Pak Jokowi ya. Coba lihat yang bupati-bupati yang ditangkap itu kader PDIP. Bayangkan minggu lalu Bupati Pakpak Bharat baru deklarasi sehari dukung Pak Jokowi. Sebelumnya Bupati Cirebon, sebelumnya Bupati Bekasi, yang sebelum-sebelumnya juga kan banyak kader-kader partai pendukung koalisi Pak Jokowi, yang terbanyak tentu koalisi PDIP," ujar Andre.

Ia menilai Basarah seperti tidak melakukan introspeksi diri padahal banyak kader PDIP yang tertangkap KPK. Ia bahkan membandingkan dengan anggota DPR Gerindra yang tak pernah terkena OTT KPK.


"Bayangkan berapa orang anggota DPR dari PDIP ditangkap KPK, sedangkan Gerindra tidak, alhamdulillah tidak ada satu pun anggota DPR yang sampai sekarang ditangkap KPK, itu beda kita dengan PDIP," ujarnya.

Andre menambahkan maksud Prabowo mengatakan korupsi yang sudah stadium 4 merupakan maksud keprihatinannya pada kondisi bangsa. Untuk membuktikan keseriusan dukungan pemberantasan korupsi, Andre mengatakan Prabowo akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta dalam kasus Novel Baswedan bila terpilih menjadi Presiden.

"Makanya Pak Prabowo sangat prihatin dengan kondisi sekarang makanya dia bilang stadium 4. Bahkan Pak Jokowi untuk kasus Novel saja nggak mau bikin Tim Gabungan Pencari Fakta. Berbanding terbalik dengan Pak Prabowo yang berjanji dalam 100 hari kerjanya beliau akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta," sambungnya.


Sebelumnya, PDIP menilai guru korupsi di Indonesia adalah mantan presiden Soeharto. Hal ini menanggapi pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia yang dinilai sudah parah.

Menurut Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, negara telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan disebutkan dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi.

"Termasuk oleh Mantan Presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 98 itu mantan presiden Soeharto, dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," ujar Basarah di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. (yld/jbr)