PDIP: Figur Korup Buat Ekonomi Hancur Seperti Era Soeharto

Nur Azizah - detikNews
Rabu, 28 Nov 2018 17:45 WIB
Ahmad Basarah (Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menanggapi isu ekonomi yang diembuskan untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Basarah, figur penyelenggara negara yang koruplah yang membuat ekonomi hancur, seperti zaman kepemimpinan presiden Soeharto.

"Kalau semangat penyelenggara negaranya, dalam hal ini adalah presiden, ada figur yang korup, figur yang ingin memperkaya diri sendiri, figur yang ingin memperkaya, menguntungkan golongannya sendiri, saya yakin fundamental ekonomi yang demikian itu akan hancur. Seperti dulu Pak Harto tahun 1997, karena ekonomi terpusat pada kroni-kroninya," kata Basarah kepada wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Basarah melanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki figur yang berbeda. Pada kepemimpinannya, Jokowi mampu mengendalikan pembangunan nasional dengan modal dasar yang lebih dari cukup.
Pembangunan yang dilakukan Jokowi, dinilai Basarah, mampu membuat bangsa merasa aman. Hal ini karena ekonomi Indonesia tidak dikendalikan untuk kepentingan perorangan, kelompok, ataupun golongan.

"Kita tahu anak beliau itu seorang pedagang martabak. Saya kira modal dasar ini bisa menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia, bagi ekonomi bangsa Indonesia, di tangan Pak Jokowi itu berada di jalan yang benar," ujarnya.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan kubu Jokowi akan selalu menggunakan data untuk meng-counter isu ekonomi yang selalu disebutkan cawapres lawan, Sandiaga Uno. Basarah mengimbau untuk berdebat secara ilmiah menggunakan data di ruang publik.

"Jika Anda mengatakan kebijakan ekonomi Pak Jokowi tentang hal tertentu itu keliru, argumentasinya apa, solusinya apa. Kita perdebatkan di ruang publik" jelas Basarah.
Basarah lalu mengajak pihak yang berkontestasi di Pilpres 2019 tidak menggunakan politik belah bambu atau politik pecah belah.

"Mengangkat dirinya sehebat-hebatnya tapi belum ada prestasi apapun yang dapat dijadikan approval kepada rakyat, bahwa ini adalah prestasi yang telah dilakukan, tapi seakan-akan dengan statement-statement yang bombastis dan antidata serta anti-ilmiah itu bahwa rakyat disuguhi suatu informasi seakan-akan sebuah kebenaran. Itu sangat tidak sehat dalam konteks membangun peradaban demokrasi kita," ucapnya.


Simak Juga 'BPN Prabowo-Sandi: Era Soekarno dan Soeharto Indonesia Disegani':

[Gambas:Video 20detik]


(nvl/nvl)