Akhir 'Tarik-Menarik' DPRD-Pemprov DKI soal Defisit APBD Rp 16 T

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 28 Nov 2018 16:42 WIB
Sidang DPRD DKI Jakarta (Indra Komara/detikcom)
Jakarta -

Pembahasan Rancangan APBD 2019 sempat mengalami kendala karena Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov DKI menemukan defisit Rp 16 triliun. Defisit anggaran disebabkan adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengusulkan anggaran yang tidak ada dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 awalnya direncanakan sebesar Rp 87 triliun. Karena adanya penebalan, anggaran membengkak menjadi Rp 103 triliun.

"Dalam pembahasan dengan komisi, ada masukan-masukan. Kita bandingkan dari angka Rp 87 triliun, kemarin jadi Rp 103 triliun. Jadi kita defisit Rp 16 triliun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.


Dalam pembahasan anggaran, DPRD dan Pemprov melakukan pembahasan agar defisit tersebut bisa dicarikan solusi. Beberapa anggaran program yang 'gemuk' dipangkas agar APBD 2019 tidak defisit.

Program unggulan rumah DP Rp 0 dipangkas anggarannya dari sebelumnya usulan Rp 720 miliar menjadi Rp 350 miliar. Akibatnya, pembangunan unit rusun yang ditargetkan 1.600 dan akan berkurang menjadi 950 unit pada 2019.

"Kesiapan huni 780 unit dari Sarana Jaya, Perumbas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan bila DP 20 persen, maka per unit Rp 80 juta. Kalau dikali 950 unit, maka Rp 76 miliar. (Sisanya) 80 persen, maka dibutuhkan alokasi anggaran Rp 304 miliar, totalnya Rp 380 miliar," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meli Budiastuti dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Anggota Dewan mengusulkan anggaran tersebut dirasionalkan menjadi Rp 350 miliar. Usulan tersebut akhirnya disetujui.

"Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," kata pemimpin rapat Banggar Triwisaksana saat itu.

Selain itu, anggaran pembangunan Stadion BMW yang semula Rp 1,6 triliun sempat dicoret hingga Rp 400 miliar. Namun anggaran pembangunan stadion disepakati sebesar Rp 900 miliar.


"Kemarin ada angka Rp 1,6 triliun dan menghasilkan Rp 400 miliar. Jadi supaya pembangunan ini dengan fasilitas stadion bisa dikebut, kiranya Banggar bisa menambahkan alokasi," kata Sekda DKI Saefullah dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.

Mendengar hal tersebut, anggota DPRD DKI mengusulkan penambahan sebesar Rp 500 triliun. Total pembangunan tahap awal Stadion BMW dialokasikan sebesar Rp 900 miliar pada 2019.

"Sah," ucap pemimpin rapat Sani sambil mengetuk palu.

Pengurangan anggaran tak hanya berhenti pada dua program tersebut. Anggaran proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) juga dipotong.

Anggaran awal Rp 500 miliar dikurangi menjadi Rp 200 miliar. "TIM Rp 200 miliar saja cukup untuk gerakan awal. Kita masih defisit," ucap anggota Banggar Bestari Barus dalam kesempatan yang sama.

Kemudian rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris juga dihilangkan. Pembelian diurungkan mengingat pernah menjadi masalah pada 2016.

"Kan waktu mau beli periode lalu bermasalah. Menurut saya, nggak terlalu penting eks Kedubes Inggris. Mau dibikin rusun di situ kurang elok. Saya kira udahlah, jangan mengulangi yang lalu. Nanti jadi ramai, didrop saja," kata pemimpin Banggar M. Taufik.

Pada Selasa, 27 November 2018, malam, pembahasan KUA-PPAS 2019 diakhiri. Anggaran disepakati sebesar Rp 89 triliun, lebih Rp 2 triliun dari rencana awal karena alokasi pendapatan juga ditambah.

"Apakah rancangan KUA-PPAS sebesar Rp 89 triliun disetujui," ucap Sani.

"Setuju," jawab anggota Banggar lainnya.

Hari ini, rencananya diselenggarakan rapat paripurna untuk mengesahkan KUA-PPAS 2019. Pemprov DKI dan DPRD DKI akan bersama-sama menyepakati usulan tersebut.


Simak Juga 'Jokowi di Depan Kepala Daerah: Jangan Main-main dengan Dana APBD':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/van)