KPK: 80 Persen OTT Terkait Masalah Perizinan

Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 80% kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait masalah perizinan. Kasus ini umumnya terjadi di daerah-daerah.

"Khususnya OTT, 80 persen berbicara tentang perizinan," kata pimpinan KPK, Basaria Panjaitan di Batam, Kepulauan Riau, yang dilansir Antara, Rabu (28/11/2018).

Karenanya, Basaria mengingatkan kepala daerah dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pemberian izin kepada pihak lain.

"Jangan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi," ucap dia, menegaskan.

Baca juga: Miris Korupsi di Negeri Ini, KPK Bisa Saja OTT Tiap Hari

Namun, bila kepala daerah hendak meminta sesuatu untuk kepentingan daerah yang dipimpin, maka bisa difasilitasi dengan penggunaan dana pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan (CSR). Ia mengatakan, dalam strategi nasional pencegahan korupsi, pemerintah fokus dalam 3 hal, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam hal keuangan negara, sebagian besar penggelembungan anggaran (mark up) yang ditangani KPK berupa penunjukan orang tertentu, baik pengusahanya yang ditunjuk atau diatur sedemikian rupa demi kepentingan kepala daerah.

Baca juga: ICW Dukung KPK Tambah Personel, tapi Bukan Hanya untuk OTT

"Ada juga yang menempatkan orang-orangnya di posisi yang dianggap strategis, seperti PUPR, pendidikan, kesehatan," kata dia, menjelaskan.

Dalam modus lain, ada dinasti keluarga, yang mendudukkan orang-orangnya, yang dianggap bisa dikendalikan, di dalam jabatan tertentu.

"Jangan paksakan orang, keluarga, kelompok yang dianggap menduduki jabatan dengan catatan mengharapkan sesuatu nantinya di sana," tutur dia.


Simak Juga 'PN Jaksel Tak Tahu Ada OTT KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/asp)