Selasa 27 November 2018, 22:01 WIB
Timses Prabowo-Sandi Pertanyakan Penolakan PSI atas Perda Syariah
Foto: dok. pribadi
Jakarta -
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan provokasi di tengah masyarakat dengan menolak peraturan daerah (perda) berbasis agama.
Andre mengatakan pembentukan perda syariah telah memenuhi ketentuan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi bangsa. Karena itu, semangat menolak perda agama yang digaungkan Ketua Umum PSI Grace Natalie berserta jajarannya bertentangan dengan Pancasila.
"Hanya PKI yang menolak agama dan merongrong Pancasila," kata Andre melalui keterangan tertulis, Selasa (27/11/2018).
Andre menambahkan, penolakan PSI terhadap perda syariah adalah bentuk dari islamofobia. Bentuk ketakutan terhadap kebangkitan umat Islam. Dengan menolak perda syariah, PSI juga telah menyuarakan pernyataan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Karena itu, Andre menganggap wajar bila muncul berbagai kecaman dari kelompok masyarakat di Tanah Air terhadap partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
"Saya kira wajar saat MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa haram memilih partai dan pihak yang diusung partai penolak perda syariah," ungkap Andre.
(idr/ega)
Andre mengatakan pembentukan perda syariah telah memenuhi ketentuan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi bangsa. Karena itu, semangat menolak perda agama yang digaungkan Ketua Umum PSI Grace Natalie berserta jajarannya bertentangan dengan Pancasila.
"Hanya PKI yang menolak agama dan merongrong Pancasila," kata Andre melalui keterangan tertulis, Selasa (27/11/2018).
Andre menambahkan, penolakan PSI terhadap perda syariah adalah bentuk dari islamofobia. Bentuk ketakutan terhadap kebangkitan umat Islam. Dengan menolak perda syariah, PSI juga telah menyuarakan pernyataan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Karena itu, Andre menganggap wajar bila muncul berbagai kecaman dari kelompok masyarakat di Tanah Air terhadap partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin itu.
"Saya kira wajar saat MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa haram memilih partai dan pihak yang diusung partai penolak perda syariah," ungkap Andre.
Baca juga: Setop! Politik Medsos Makan Nyawa di Madura |
(idr/ega)
