Rupiah Sekarat, SBY Diminta Berani Ambil Kebijakan Ekonomi

Jakarta - Sekaratnya rupiah tidak hanya membuat prihatin pelaku ekonomi. Sejumlah politikus juga merasakan hal yang sama. Untuk menyelamatkan rupiah, mereka mendesak SBY mengambil tindakan berani di bidang ekonomi."Sekarang ini beliau harus melakukan perubahan-perubahan yang drastis," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring usai pemakaman Cak Nur di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (30/8/2005).Tidak hanya itu, PKS juga mengaku tidak puas atas kinerja seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu pula dengan kinerja menteri asal PKS.Diakui Tifatul, dua menteri asal PKS, yakni Menpora Adhyaksa Dault dan Menpera M Yusuf Ashari memang belum bisa bekerja secara maksimal. Alasannya, kedua menteri itu hingga kini belum mendapat kucuran dana. "Kedua menteri ini masih menunggu pencairan dana dalam APBN," tukas Tifatul.Mengenai reshuffle kabinet, lanjut Tifatul, Dewan Pakar PKS baru akan melakukan pembahasan. Rencananya, PKS akan mengevaluasi masing-masing kinerja kementerian. "Evaluasi itu akan kami sampaikan secara tertutup kepada SBY menjelang bulan Oktober," katanya.Dia juga mengimbau agar para pemimpin bangsa pro kepada rakyat bukan pro kepada dirinya sendiri atau kroni-kroninya. "Sibuklah mengurus masyarakat, tidak sibuk mengurus diri sendiri," katanya.Senada dengan Tifatul, di tempat yang sama mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, saat ini sudah waktunya SBY melakukan evaluasi kinerja kabinetnya. "Untuk itu presiden tidak perlu ragu melakukan perubahan formasi kabinetnya," kata Akbar.Perubahan dalam formasi kabinet sangat penting dilakukan agar kinerjanya lebih solid dan responsif dalam menanggapi berbagai masalah di masyarakat. Akbar menilai perubahan formasi kabinet perlu dilakukan karena kian terpuruknya kondisi ekonomi dan semakin beratnya beban yang menimpa rakyat Indonesia."Pemerintah harus dapat menciptakan persepsi yang baik untuk meningkatkan kepercayaan pasar kepada pemerintah," saran Akbar.KontrakBerbeda dengan Tifatul dan Akbar, pengurus DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, juga di Kalibata, menilai evaluasi kinerja kabinet tidak perlu dilakukan terburu-buru, karena kontrak mereka umurnya setahun. "Kontrak itu yang harus dijadikan patokan," katanya. Selain itu, lanjutnya, evaluasi harus dilakukan terhadap kinerja masing-masing menteri yang dinilai presiden dan publik.Partai Demokrat hingga kini belum menyampaikan evaluasi secara langsung kepada Presiden SBY, tapi ia berjanji dalam waktu dekat, khususnya menjelang Oktober, evaluasi internal partai akan disampaikan. (umi/)