Polisi Panggil Jubir KY soal Isu Setoran Ketua Pengadilan ke MA

Jakarta - Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya memanggil juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi terkait isu ketua pengadilan yang harus menyetorkan uang Rp 200 juta jika ada pimpinan MA yang berkunjung ke daerah. Kasus tersebut dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan Cicut Sutiarso.

"Ya, benar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Laporan Hakim Agung ke Jubir KY soal Pungli Tenis Naik ke Penyidikan

Farid dijadwalkan diperiksa pada Rabu (28/11) pukul 10.00 WIB. Kuasa hukum Farid, Mahmud Irsad Lubis, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan polisi tersebut.

Irsad juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan permohonan kepada Dewan Pers untuk menilai pernyataan Farid soal isu setoran terhadap pimpinan MA yang dimuat di harian nasional. Menurut dia, Dewan Pers menyatakan persoalan yang menimpa Farid masuk kategori sengketa pers dan bukan delik pidana.

"Dalam panggilan saksi kesatu yang diwakili oleh kuasa hukum, telah dijelaskan bahwa KY telah melakukan permohonan kepada Dewan Pers untuk meminta penilaian pemberitaan terkait berita di Kompas, 12-14 September 2018. Dewan Pers telah mengirimkan surat kepada KY (c.q. Farid Wajdi) yang menerangkan bahwa Farid Wajdi melakukan tugas sebagai juru bicara KY. Jika ada yang keberatan, dapat melalui hak jawab atau hak koreksi. Dewan Pers juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Rekrimum Polda Metro Jaya, yang menjelaskan bahwa terkait pelaporan Sdr Farid Wajdi ke Polda Metro Jaya adalah sengketa pers dan bukan delik pidana," ujar Irsad dalam keterangannya.

Baca juga: Laporan Hakim Agung ke KY soal Pungli Tenis Masih Diteliti Polisi

Sebelum itu, Farid juga dipanggil penyidik Polda Metro pekan lalu tapi berhalangan hadir. Kehadiran Farid diwakili tim kuasa hukumnya.

Selain dilaporkan Cicut Sutiarso, Farid dilaporkan oleh Ketua Umum PTWP Pusat hakim agung Syamsul Maarif bersama sejumlah hakim. Pelaporan ini didasari penyataan mengenai pungutan uang Rp 150 juta bagi setiap pengadilan tingkat banding untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali.

Baca juga: Hakim Agung dkk Polisikan KY soal Isu Pungutan Tenis Rp 150 Juta

Laporan Syamsul itu diterima polisi dengan nomor LP/4965/IX/2018/Dit.Reskrimum. Sedangkan perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penistaan, pencemaran nama baik melalui media cetak dan online sebagaimana Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 huruf a ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP. (knv/mae)